Masyarakat Berhak Lihat Ijazah Jokowi, Jika Tak Mau, Bisa Diadili

JAKARTA –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ikut buka suara menyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pakar Hukum Tata Negara itu menegaskan bahwa, tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi, bukan sikap yang salah.

Pasalnya menurut dia, hal itu dimuat dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Ndak salah (jika publik ingin melihat ijazah Jokowi), karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Mahfud di tayangan YouTube Mahfud MD Official dalam program Terus Terang, Selasa (15/4/2025).

Namun, apabila Jokowi tak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat pengadilan.

“Kalau tidak mau buka, ada pengadilan yang namanya Komisi Informasi.”

“Itu dia bisa mengadili, semacam peradilan yang keputusannya mengikat. (Kalau keputusannya) harus dibuka ya buka. Nanti dibuka saja di KPU, dulu daftar pertama (sebagai kepala daerah) kan di Solo, ketika namanya masih Drs. Joko Widodo sesudah jadi presiden itu ada ijazahnya lagi menjadi Ir. Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik,” ujar Mahfud.

UGM Tak Perlu Ikut Campur

Lebih lanjut, Mahfud juga ikut mengomentari soal posisi Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah.

Mahfud menilai, UGM tidak perlu terlibat dalam polemik ijazah Jokowi terlalu dalam.

Pasalnya, UGM adalah pihak yang hanya mengeluarkan ijazah, bukan memalsukan.

“Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu, karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan memalsukan ijazah. UGM tinggal mengatakan, saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini, gitu,” jelas Mahfud.

UGM, kata Mahfud, cukup mengatakan telah mengeluarkan ijazah bagi Jokowi sebagai tanda lulus dari Fakultas Kehutanan.

Selanjutnya, Jokowi yang harus menjelaskan mengenai polemik ijazahnya kepada publik. []