Memudahkan dan Mengoptimalkan Pelayanan PMI Kunci  Mencegah TPPO

JAKARTA – Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja meminta agar pelayanan publik bagi pekerja migran dioptimalkan untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak terjadi.

Dinna di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat mengatakan mobilitas warga Indonesia yang berpergian ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran merupakan suatu keniscayaan.

Namun, tata kelola dari segi pelayanan publik, tuturnya, harus dicermati bahkan ditinjau untuk meningkatkan kesempatan peluang kerja di luar negeri.

Ia pun mendorong Ombudsman RI untuk dapat memberikan saran kepada pihak eksekutif mengenai pembenahan pelayanan publik.

“Menyuarakan kepada Ombudsman apa yang kita lihat dari sisi pengguna layanan publik dan apa yang perlu kemudian diperbaiki melalui saran dari Ombudsman kepada pihak eksekutif kementerian/lembaga,” ucapnya.

Dinna pun menyoroti tentang akses pasar yang belum dioptimalkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang seharusnya bisa bernegosiasi dengan berbagai negara untuk memperluas kerja sama pengiriman tenaga kerja.

“Kemudian di dalam kementerian, saya tadi ambil contoh, misalnya KP2MI itu belum ada yang menangani negosiasi antarnegara untuk membuka akses pasar. Karena akses pasar tenaga kerja ini juga hal yang perlu dicari yang terbaik,” sebutnya.

Dinna menyebutkan banyak masyarakat yang mudah percaya terhadap tawaran kerja di luar negeri karena mereka percaya pekerjaan dan perlindungan pekerja di luar lebih dari Indonesia.

“Tetapi poin yang kedua juga bahwa kenyataannya di Indonesia itu orang mudah percaya bahwa di luar negeri, pekerjaan memang jauh lebih baik. Baik itu gajinya, maupun perlindungannya daripada di Indonesia, padahal itu belum tentu,” ucap Dinna.

Ia menegaskan kepada masyarakat untuk mencermati setiap tawaran kerja yang ada dan melaporkan terkait kesulitan dalam pelayanan publik kepada Ombudsman RI

“Jadi, ini mungkin kesempatan kepada masyarakat juga untuk lebih cermat melihat dan tadi kalau sampai mengalami kesulitan dalam layanan publik harap bisa melaporkan kepada Ombudsman,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dinna menyatakan bahwa meningkatnya jumlah permintaan lapangan pekerjaan di Indonesia dan kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan lonjakan jumlah warga Indonesia yang menjadi pekerja migran.

“Memang di Indonesia ini karena lapangan kerja itu terbatas dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tren ini di tingkat global juga terjadi,” ujarnya. []