Menjadi PMI Bisa Dijadikan Opsi Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor Sumatera

JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai penempatan korban banjir Aceh dan Sumatera sebagai pekerja migran dapat menjadi salah satu opsi pemulihan ekonomi pascabencana.

Menurut Faisal, yang dihubungi di Jakarta, Kamis, bencana berskala besar seperti banjir di Sumatera tidak bisa dipulihkan dengan cepat.

Selain bantuan darurat berupa kebutuhan sehari-hari dan dukungan finansial, lanjut dia, pemerintah perlu menyiapkan program jangka menengah dan panjang yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

“Opsi pekerja migran bisa menjadi solusi, tetapi harus digarap secara hati-hati,” ujarnya.

Ia menjelaskan banyak lapangan kerja hilang akibat bencana sehingga penciptaan peluang kerja membutuhkan waktu. Oleh karena itu, ia mengatakan penempatan sebagai pekerja migran dapat menjadi alternatif.

Namun, Faisal menekankan penempatan pekerja migran harus disertai program pelatihan keterampilan, pendampingan, serta persiapan administrasi dan perlindungan hukum.

Pelatihan tersebut, lanjutnya, dapat menjembatani masyarakat mengingat latar belakang pekerjaan mereka beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Dengan begitu, penempatan pekerja migran bisa lebih tepat sasaran.

Ia menambahkan opsi pekerja migran hanyalah salah satu jalan, sementara peluang kerja di daerah lain di luar wilayah terdampak juga harus ditumbuhkan.

“Dengan demikian, ada opsi solusi untuk warga terdampak untuk mendapatkan pendapatan yang lebih berkelanjutan, bukan sekedar mengandalkan bansos saja,” kata Faisal.

Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan warga di daerah terdampak banjir Sumatera akan diprioritaskan mendapat pelatihan dan ditempatkan di luar negeri sebagai pekerja migran.

Mukhtarudin mengatakan salah satu program quick win Presiden adalah menempatkan 500 ribu pekerja migran Indonesia, dengan 300 ribu dari SMK dan 200 ribu dari umum.

“Ini akan kami prioritaskan kepada daerah-daerah terdampak, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kami akan memfasilitasi pelatihan dan penempatannya,” kata dia usai rapat lintas kementerian di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (7/1/2026). []

Sumber ANTARA