October 24, 2021

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Menolak Divaksin, Anggota DPR RI dari PDIP : Harga Vaksin Termurah Rp. 116 Ribu, Termahal Rp. 2,1 Juta, yang Digratiskan Untuk Rakyan Miskin yang Mana ?

2 min read
Test COVID-19 untuk Penata Laksana Rumah Tangga Asing

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan menolak disuntik vaksin Covid-19. Tidak hanya itu, dia juga menolak keluarganya disuntik vaksin Covid-19.

Politikus PDIP itu mengatakan, lebih baik membayar sanksi denda daripada harus divaksin. Ribka juga meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar negara tidak berbisnis dengan rakyatnya.

Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan RI, BPOM, dan Bio Farma, Kompleks Parlemen, Selasa (12/01/2021), Ribka mulanya bingung karena pemerintah berkata akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat.

Sementara itu, Indonesia telah memesan beberapa jenis vaksin, dengan harga yang berbeda-beda.

“Saya tanya ini yang mau di-gratisin semua rakyat ini yang mana wong ada empat, lima macam ada yang harga Rp 584 ribu, ada yang Rp 292 ribu, ada yang Rp 116 ribu, ada yang Rp 540 ribu sampe Rp 1.080.400,  ada yang Rp 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin,” tuding Ribka.

Ribka juga menyinggung soal biaya tes Covid-19 yang berbeda-beda di tiap rumah sakit. Karena itulah, Ribka menganggap bahwa Covid-19 malah dijadikan ajang “bisnis”, mulai dari penjualan APD, vaksin, hingga obat.

Sebagai orang yang memiliki latar belakang ekonomi, Ribka menilai Menkes Budi memahami pola “bisnis” ini.

“Ini pengalaman saya, Saudara Menteri. Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12 orang, karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun. Waktu itu saya ketua komisi,” kata Ribka lagi.

“Ini kan jago ekonomi nih menterinya, nah, ayo, wamennya BUMN pasti ditaruh buat begitu dah, abis ini stunting sudah tahu nih, sudah dipola kaya begitu kesehatannya nih untuk dagang,” ujarnya.

Karena itu, Ribka pun mengingatkan Menkes Budi agar pemerintah saat ini tidak coba-coba berbisnis dengan rakyatnya sendiri.

“Saya cuma ingatkan nih ama adinda menteri nih, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu.,” tegasnya.

Advertisement
Advertisement