MoU Ditandatangani, Jepang Tambah Kuota Penempatan PMI Hingga 2029
4 min read
JAKARTA – Indonesia dan Jepang memperkuat sinergi dalam tata kelola tenaga kerja migran. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dwisetiawan Susanto, dengan Gubernur Prefektur Kagawa, Ikeda Toyohito, di Jakarta, Jumat 23 Januari 2026.
Penandatanganan MoU itu disaksikan oleh Menteri P2MI Mukhtarudin, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, dan Sekjen Kementerian P2MI Dwiyono. Sementara itu, Gubernur Ikeda Toyohito membawa delegasi penting, di antaranya Dirjen Departemen Perdagangan, Industri, dan Tenaga Kerja Kagawa Terashima Kenji, serta jajaran pimpinan asosiasi bisnis di Kagawa.
Pertemuan ini menjadi tonggak sejarah baru pasca-transformasi kelembagaan dari Badan (BP2MI) menjadi Kementerian P2MI. Sinergi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang berangkat ke Negeri Sakura, khususnya ke Kagawa, terlindungi secara menyeluruh melalui ekosistem yang lebih terstruktur.
Dalam sambutannya, Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa perubahan status institusi menjadi kementerian merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk memperkuat fungsi perlindungan dari hulu ke hilir.
“Sejak berdirinya Kementerian P2MI, kami menjadi satu-satunya pengampu urusan pekerja migran. Jika sebelumnya fungsi regulator berada di Kementerian Ketenagakerjaan, kini otoritas penuh mulai dari penetapan kebijakan, pelatihan, hingga perlindungan berada di bawah Kementerian P2MI,” ujar Mukhtarudin melalui keterangan tertulis, Jumat, 23 Januari 2026.
Politikus Partai Golkar itu secara lugas menyampaikan kepada Gubernur Ikeda bahwa Prefektur Kagawa telah mengambil langkah yang sangat tepat. Sebab, Kementerian P2MI bertugas dalam menciptakan tata kelola yang baik dan terstruktur.
“Karena di sinilah implimentasi kebijakan negara sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang terkait perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam menciptakan tata kelola yang baik dan terstruktur,” ungkap Mukhtarudin.
Peluang Besar di Sektor Strategis Kagawa
Berdasarkan data yang dipaparkan, Prefektur Kagawa menghadapi kebutuhan tenaga kerja yang signifikan saat ini, yaitu mencapai 2.000 hingga 2.950 orang. Sektor-sektor yang menjadi prioritas meliputi perhotelan, hospitality, manufaktur dan konstruksi
Data dari Sistem Informasi Calon Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) menunjukkan angka pertumbuhan yang positif. Saat ini, lebih dari 2.100 Pekerja Migran telah berkontribusi di Kagawa.
Komposisi tersebut terdiri dari 40% peserta pemagangan dan 30% pekerja skema Specific Skilled Workers (SSW). Angka SSW yang terus tumbuh ini mencerminkan pergeseran permintaan pasar Jepang ke arah tenaga kerja yang lebih terampil dan berkelanjutan.
Pilot Project Hubungan Diplomatik
Kerja sama ini diproyeksikan menjadi pilot project (proyek percontohan) pertama antara Pemerintah Indonesia dengan Provinsi-provinsi yang lain di Jepang. Menteri Mukhtarudin berharap kesepakatan ini segera diwujudkan dalam sebuah Plan of Action atau kerangka kerja yang memuat program prioritas secara terukur.
Sementara itu, Gubernur Ikeda memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini bekerja di wilayahnya. Dalam sambutannya, Gubernur Ikeda menyampaikan bahwa jumlah warga Indonesia di Prefektur Kagawa kini telah mencapai sekitar 4.000 orang. Sebagian besar dari mereka terserap di sektor manufaktur serta berbagai industri strategis lainnya.
“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras mereka. Saya berharap melalui kerja sama ini, jumlah penerima kerja dari Indonesia yang datang ke Kagawa akan semakin bertambah di masa depan,” ujar Ikeda.
Transisi Sistem Baru di Tahun 2027
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah kesiapan Jepang dalam menyambut perubahan sistem ketenagakerjaan asing. Mulai April 2027, sistem pemagangan teknis (Gino Jisshu) akan resmi digantikan oleh sistem baru bernama Ikusei Shuro (Pelatihan Kerja).
?Sistem Ikusei Shuro ini nantinya akan terintegrasi langsung dengan sistem Tokutei Gino (Pekerja Keterampilan Spesifik). Integrasi ini diharapkan menjadi pintu gerbang yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia untuk masuk ke Jepang dengan skema yang lebih teratur dan berkelanjutan.
Komitmen Pelindungan dan Pelatihan
Guna mendukung keberhasilan transisi ini, Prefektur Kagawa berkomitmen untuk menyediakan ?lingkungan kerja man menciptakan iklim kerja yang nyaman dan menjamin keamanan bagi para pekerja migran Indonesia.
Selain itu, pendidikan bahasa guna memberikan dukungan penuh terhadap program peningkatan kemampuan bahasa Jepang bagi pekerja Migran Indonesia.
Pola kerja sama yang dibangun oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan Prefektur Kagawa kini diproyeksikan menjadi percontohan atau pilot project bagi provinsi-provinsi (prefektur) lain di Jepang dalam hal penerimaan dan pelindungan tenaga kerja asing.
Diplomasi ‘Sate dan Yakitori’
Menutup sambutannya, Gubernur Ikeda menyelipkan pesan persahabatan melalui pendekatan budaya kuliner. Ia menganalogikan kemiripan antara menu ayam terkenal di Kagawa, yakni Yakitori, dengan kuliner khas Indonesia, Sate.
“Kami merasa adanya kesamaan menu ini seolah menjadi simbol ‘jodoh’ yang dipertemukan. Ini menandakan bahwa hubungan persahabatan antara Indonesia dan Prefektur Kagawa akan semakin erat,” pungkas Mr Ikeda Toyohito yang menjabat sebagai Gubernur Prefektur Kagawa sejak 2022 ini.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara KP2MI dan pemerintah daerah di Jepang, sekaligus membuka peluang karier yang lebih luas bagi SDM unggul Indonesia di pasar global. []
