P3MI Tidak Setuju Usulan Pekerja Migran Membawa Anak Istri ke Negara Penempatan

JAKARTA – Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) di Nusa Tenggara Barat tidak setuju dengan usulan Gubernur, Zulkieflimansyah yang menginginkan agar pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia harus juga bersama keluarga.

Salah satu PPPMI melalui Komisaris Utama PT. Cipta Rezeki Utama, Edy Sofyan, mengaku pihaknya tidak sependapat dengan usulan Gubernur NTB tersebut, karena banyak faktor yang harus diperhatikan jika PMI diharuskan membawa keluarganya ke Malaysia.

“Apa yang disampaikan Pak Gubernur saat kedatangan Ibu Menaker agar PMI membawa anak istri, kami tidak sependapat. Karena banyak hal yang harus dipikirin sebelum mengambil keputusan seperti itu. Pastinya tidak mudah dan berisiko,” ujar Edy Sofyan di Mataram, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa pengiriman PMI tentunya ada aturan main dan mekanisme yang harus ditaati kedua belah pihak, baik PPPMI yang ada di Indonesia dan perusahaan di Malaysia maupun kedua pemerintah, yakni Pemerintah Indonesia dan Malaysia.

“Tentu tidak mudah, karena ini pasti akan melibatkan negara. Karena antara Indonesia dan Malaysia ada perjanjian kerja sama menyangkut PMI terutama perlindungan dan penempatannya,” ucapnya.

“Bahkan dalam perjanjian antar PPPMI dengan majikan pun tidak dibolehkan PMI membawa keluarga,” sambung Edy Sofyan.

Edy Sofyan mengaku sudah 25 tahun lebih berkecimpung mengurus PMI, khususnya ke negara penempatan Malaysia. Bahkan pihaknya tidak hanya mengirim, tetapi juga melihat dan mengamati secara langsung kehidupan para PMI di Malaysia.

“Yang mengirim PMI ke Malaysia itu kan bukan dari Indonesia saja. Ada dari negara lain juga seperti India, Nepal, Bangladesh. Terus di kantong PMI ini mereka juga tidak tinggal sendiri-sendiri tetapi dalam satu rumah besar, sehingga tidak memungkinkan kalau membawa keluarga, karena akan beresiko,” ujarnya menerangkan.

Menurut dia, para PMI yang berangkat ke Malaysia tujuannya sangat mulia, bagaimana mengubah dan meningkatkan taraf keluarganya di Indonesia. Oleh karena itu, jika ada anggapan PMI melakukan penelantaran terhadap keluarganya di kampung halaman justru keliru.

“Bagaimana mau dibilang menelantarkan keluarga. Mereka rela pergi jauh-jauh itu semua demi keluarga, buat apa supaya anak bisa sekolah, istri bisa buka usaha, bisa perbaiki rumah dan sebagainya,” kata Edy Sofyan.

Sebelumnya saat kunjungan Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin dan Menaker Ida Fauziyah dalam rangka peresmian BLK Komunitas dan Buka Festival Kemandirian di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek, Lombok Tengah, Jumat (10/02/2023). Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengusulkan pengiriman PMI ke Malaysia juga bersama keluarganya.

“Saya tidak akan mengirimkan tenaga kerja dari NTB tanpa didampingi keluarga anak dan istri. Kami akan melarang-nya,” katanya tegas.

Menurutnya, biaya hidup keluarga PMI yang tidak bersama keluarga relatif mahal. Karena harus mengeluarkan biaya ekstra semisal biaya komunikasi. Belum lagi biaya hidup masing-masing di dua tempat berbeda.

“Tapi kalau kirim anak NTB ikut bapak-nya, ibunya juga mendampingi, saya tidak terkejut 30 atau 40 tahun yang akan datang Wali Kota, Gubernur, Menteri hingga Perdana Menteri Malaysia atau negara manapun bisa jadi karena anak PMI,” katanya. []

Sumber Antara