Peluncuran Buku Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menandai Refleksi Akhir Tahun
2 min read
JAKARTA – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dirangkaikan dengan refleksi akhir tahun 2025 serta peluncuran buku Hukum Pekerja Migran Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BP3MI Jakarta, Senin (22/12/2025).
Acara tersebut menjadi momentum evaluasi capaian kinerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) sepanjang 2025 sekaligus penyusunan arah penguatan kebijakan dan layanan pada 2026.
Direktur Jenderal Penempatan KemenP2MI, Ahnas, mengapresiasi BP3MI Jakarta atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan yang menggabungkan sosialisasi, refleksi akhir tahun, dan peluncuran buku hukum Pekerja Migran Indonesia.
“Kami mengapresiasi Kepala BP3MI Jakarta yang telah menggagas terbitnya buku ini. Ini merupakan bentuk kontribusi pemikiran yang luar biasa dari unit layanan terdepan,” ujar Ahnas.
Ia menegaskan, capaian kinerja sepanjang 2025 harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelayanan ke depan. Menurutnya, terdapat tiga fokus utama yang perlu ditingkatkan, yakni kualitas sumber daya manusia, kualitas layanan, serta penguatan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.
“Ke depan, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mencapai penempatan yang optimal, yang tentu harus diiringi dengan pelindungan yang maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BP3MI Jakarta Arman Muis menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pihaknya berupaya menghadirkan layanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang cepat, mudah diakses, dan transparan.
“Sepanjang 2025, BP3MI DKI Jakarta telah memfasilitasi lebih dari 40 ribu Pekerja Migran Indonesia melalui berbagai skema penempatan resmi. Ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap jalur prosedural sekaligus meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah,” kata Arman.
Memasuki 2026, BP3MI Jakarta menetapkan sejumlah arah penguatan, antara lain peningkatan kualitas layanan berbasis data terintegrasi lintas sektor, penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM melalui sertifikasi dan pelatihan, optimalisasi pengawasan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, serta penguatan peran pendidikan vokasi dalam menyiapkan Pekerja Migran Indonesia yang kompeten dan berdaya saing.
Dalam kesempatan yang sama, Ahnas menegaskan bahwa program-program KemenP2MI sejalan dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto melalui pembentukan kementerian khusus yang menitikberatkan pada pelindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia.
“Pelindungan diberikan secara maksimal sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Karena itu, terdapat program yang berkelanjutan mulai dari pra-keberangkatan, masa bekerja, hingga purna penempatan melalui pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia,” jelasnya.
Melalui sosialisasi, refleksi akhir tahun, dan peluncuran buku ini, BP3MI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang aman, prosedural, dan bermartabat. []
