Pemerintah Mendorong Penguatan Standardisasi Lembaga Vokasi yang Mencetak Calon PMI
2 min read
JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) lintas kementerian dan lembaga guna membahas penguatan serta standarisasi lembaga pelatihan vokasi di Indonesia.
Digelar di Jakarta, Selasa (06/10/2026), langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait program pengiriman tenaga kerja terampil (skilled workers) ke luar negeri melalui program “SMK Go Global”.
Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) KP2MI, Dwi Setiawan Susanto, menekankan pentingnya mengubah tantangan atau celah ketersediaan pekerjaan menjadi peluang untuk perbaikan (opportunity to improve).
Menurutnya, tingginya angka pengangguran lulusan vokasi harus diatasi dengan peningkatan kompetensi yang berbasis kebutuhan industri nasional maupun internasional.
“Banyak negara mengalami aging population atau penuaan penduduk, seperti Jepang yang membutuhkan hingga 850 ribu tenaga kerja dalam lima tahun ke depan. Di sisi lain, Indonesia memiliki bonus demografi dengan angkatan kerja yang produktif. Peluang inilah yang harus kita kelola secara optimal melalui penguatan standarisasi lembaga vokasi,” ujar Dwi.
Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki potensi besar dengan keberadaan sekitar 14.000 SMK serta ribuan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang tersebar di seluruh provinsi hingga kabupaten/kota.
“Meski demikian, diperlukan perbaikan pada aspek kelembagaan, penyesuaian kurikulum standar internasional (ISCO), peningkatan sarana dan prasarana, transparansi struktur biaya pelatihan, hingga kualifikasi pengajar. Untuk mendukung hal tersebut, KP2MI juga merancang platform digital E-Vokasi untuk mempermudah identifikasi dan pemetaan kualifikasi lembaga vokasi,” imbuhnya.
Program penyiapan tenaga kerja global ini ditargetkan mampu menempatkan sebanyak 500 ribu skilled workers secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2029 di berbagai sektor, seperti manufaktur, kesehatan, pertanian, hingga hospitality. Selain menyasar pusat-pusat kota, program pelatihan dan pembukaan kelas internasional ini juga didorong secara inklusif hingga ke daerah, termasuk Maluku, Papua, dan Aceh.
FGD yang berlangsung selama dua hari ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga mitra, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata, serta kementerian terkait lainnya. []
