Pengasuhan dan Perlindungan Anak PMI Semakin Mengkhawatirkan, Pemkab Jember Susun Raperda

JAKARTA – Persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) seakan tak ada habisnya. Mulai dari mereka yang berangkat tanpa prosedur hingga bermasalah di luar negeri.

Tak hanya itu, keluarga di rumah, termasuk anak PMI, juga belum sepenuhnya terlindungi dan tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal.

Founder Tanoker, Farha Ciciek, menyampaikan, peran pemerintah dalam pengasuhan anak pekerja migran merupakan hal yang penting.

Sesuai dengan amanat negara, pengasuhan adalah hal yang patut dilakukan oleh semua pihak. Termasuk pemerintah mulai dari tingkat desa hingga pusat.

“Anak pekerja migran ini kan anak rentan,” katanya dalam Bimtek Kebijakan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BKPMI), kemarin (26/6/2024).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember Suprihandoko mengatakan, perhatian kepada keluarga PMI masih lemah. Butuh dukungan dari semua pihak terkait.

Salah satu upaya untuk melindungi mereka adalah pembuatan Raperda Perlindungan PMI dan Keluarganya.

“Untuk menyosialisasikan perlindungan PMI, kami dibantu oleh tim petugas pendamping pelatihan tenaga kerja,” katanya.

PMI merupakan pahlawan devisa negara. Namun, menurut Handoko, bekerja di luar negeri bukan suatu pilihan, melainkan suatu keterpaksaan.

Akibat lapangan kerja di Jember yang terbatas. Untuk itu, Disnaker bekerja sama dengan sejumlah perusahaan dan SMK di Jember dalam penyerapan tenaga kerja lokal.

“Aneh ketika lulusan SMK masih cari kerja. Seharusnya mereka langsung kerja,” tuturnya.

Selain itu, dia juga menyebut, PMI yang terdata sedang bekerja di luar negeri pada 2023 sejumlah 2.300 orang lebih. Kemudian, yang baru berangkat pada 2024 sebanyak 1.100 orang lebih.

Dari hal tersebut, maka ada puluhan ribu keluarga PMI harus dilindungi. Termasuk untuk pola asuh anak hingga kesejahteraan keluarga.

“Tapi, yang berangkat nonprosedural jumlahnya gak bisa dihitung,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPC SBMI Jember Nadhifatul Khoiroh mengatakan, PMI yang berangkat ke luar negeri rata-rata didasari persoalan ekonomi.

Dari masalah itu, merambah ke keluarga hingga gizi dan pendidikan anak. Akibat hal itu, anak juga kekurangan perhatian dari orang tuanya.

“Pernah ada anak PMI yang tidak mau sekolah, karena yang mereka butuhkan adalah orang tua,” ucapnya.

Meski bekerja di luar negeri merupakan hak setiap warga negara, namun, menurutnya, keluarga tetap tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Akibat tidak mendapatkan perhatian, biasanya anak pekerja akan mencari upaya untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

“Pemerintah harus melek terhadap masalah ini. Agar dapat melakukan pembenahan dari segala sisi,” pungkasnya. []