Pengurus FKP5MI Ponorogo Dilantik, Perlindungan PMI Menjadi Prioritas Utama
1 min read
JAKARTA – Sebagai kabupaten dengan jumlah pekerja migran cukup besar, Pemkab Ponorogo menempatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai kewajiban utama.
Pemkab menilai penguatan peran lembaga ketenagakerjaan menjadi langkah konkret untuk memastikan pelayanan bagi PMI berjalan optimal sejak tahap persiapan hingga purna kerja.
Plt Bupati Ponorogo Bunda Lisdyarita menegaskan hal itu saat pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Pengusaha Pengelola Pelatihan dan Pendidikan Pekerja Migran Indonesia (FKP5MI) masa bakti 2026–2031 di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo, Kamis, (12/2/2026).
“Teman-teman kita yang mencari nafkah di luar negeri harus dibantu dan dilayani dengan baik, dibimbing agar permasalahan yang selama ini menimpa PMI tidak terulang,” kata Bunda Lisdyarita.
Ia meminta lembaga ketenagakerjaan bekerja semakin profesional dalam melayani dan mendampingi PMI.
Menurut dia, tanggung jawab lembaga tidak hanya sebatas pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga memastikan calon pekerja dibekali pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental.
“Teman-teman harus membekali calon pekerja dengan kecakapan, kompetensi, dan kemampuan bahasa yang memadai. Selain itu, pekerja migran juga perlu diberi pemahaman tentang budaya dan karakter masyarakat di negara tujuan. Jangan lupa soal pengelolaan keuangan dan kerumahtanggan,” pintanya.
Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat peran lembaga ketenagakerjaan, terutama dalam meningkatkan perlindungan dan kesiapan PMI asal Ponorogo.
Sementara itu, Ketua FKP5MI Ponorogo menyatakan lembaga ketenagakerjaan di bawah naungan organisasinya berkomitmen memberikan pendampingan dan arahan kepada calon pekerja migran dengan optimal. Pihaknya juga memastikan proses pelatihan dan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
“Kami siap saling bahu-membahu menyiapkan calon tenaga kerja, membantu pencari kerja, serta mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku,” ujarnya. []
