Presiden PKS : Mertua Saya Pekerja Migran
JAKARTA – Menjadi sesuatu, memiliki karir, jabatan hingga kekuasaan bisa diraih oleh siapa saja, termasuk mereka yang berlatar pekerja migran. Mantan pekerja migran menjadi wakil bupati, pernah terjadi di Trenggalek, mantan pekerja migran menjadi anggota dewan, mantan pekerja migran menjadi kepala desa, tak terhitung lagi jumlahnya, kini giliran anak mantu mantan pekerja migran menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera.
Adalah Ahmad Syaikhu, anak mantu mantan pekerja migran yang menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera.
Disinyalir berawal latar tersebut, kedekatan Syaikhu dengan pekerja migran terjalin.
Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan komitmen untuk bersama Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan melakukan pendampingan dan advokasi kebijakan bagi kepentingan mereka. Syaikhu menyebut, salah satu misi PKS adalam AD/ART adalah kepeloporan dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan bagi kepentingan masyarakat.
Dalam konteks ini, papar dia, PKS berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang pro PMI dan meningkatkan potensi PMI agar kuat dan berdaya. “Kepada struktur PKS, termasuk PKS Sahabat Migran, agar mengawal kebijakan, memastikan keselamatan, dan perlindungan yang terhormat dari negara untuk Pekerja Migran Indonesia,” papar Syaikhu, dalam diskusi daring Peringatan Hari Migran Internasional dari DPP PKS, Jakarta, Minggu (27/12/2020).
Syaikhu menyebut, mertuanya pernah menjadi pekerja migran. Dia merasakan, betapa sumbangsih pekerja migran luar biasa bagi negara.
“PMI memberikan kontribusi sangat besar bagi negara. Data November 2020 menyebut ada Rp 157 triliun lebih devisa negara dihasilkan dari pekerja migran,” papar dia.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menambahkan, posisi PKS dalam memperjuangkan PMI terus dilakukan dalam berbagai kesempatan. “Saya kira jati diri dan citra PKS sudah lama dikenal oleh rekan-rekan pekerja migran, yaitu yang dari dulu setia membela, membantu, membersamai rekan-rekan pekerja migran,” tutur politisi senior PKS ini.
Hidayat menyampaikan secara praktik, bentuk pembelaan terhadap pekerja migran dilakukan dalam bentuk menjalin komunikasi bersama stakeholder yang berhubungan dengan pekerja migran secara langsung. “Selain membuat pernyataan di publik, bila ada masalah saya juga biasa telepon langsung menteri luar negeri, atau kawan-kawan di Komisi I DPR untuk kawan-kawan bisa dibantu, dibela. Saya juga komunikasi langsung kepada Ketua BP2MI agar mereka memiliki kepedulian langsung kepada rekan-rekan migran,” ucap Hidayat. []
