Program Kartu Pra Kerja Tetap Akan DIlanjutkan di Tahun 2022

JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp11 triliun untuk menjalankan program ini.Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada 2022. Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp11 triliun atau setara 4,3% dari total anggaran perlindungan sosial tahun depan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyatakan, kehadiran Kartu Prakerja memutakhirkan dan meningkatkan kemampuan serta penggantian kecakapan, terutama bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pandemi Covid-19.

“Melalui Program Kartu Prakerja, diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi,” ucapnya dalam webinar, Rabu (01/12/2021).

Program Kartu Prakerja, sambung Febrio, juga diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan, khususnya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.

“Seringkali para pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan kompetensi yang diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” jelasnya.

“Untuk menjembatani ini, pemerintah berupaya memberikan keterampilan bagi angkatan kerja kita sehingga labour market akan menjadi lebih sehat dan lebih fleksibel,” imbuhnya.

Hingga 30 September 2021, sebanyak 12 juta orang di 514 kabupaten/kota pada 34 provinsi se-Indonesia menjadi penerima Program Kartu Prakerja. Profil para peserta beragam.

“[Sebanyak] 52% responden tinggal di pedesaan, 49% berjenis kelamin perempuan, dan 3,6% di antaranya penyandang disabilitas,” ungkapnya. Ini berdasarkan hasil survei Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja terhadap 7,2 juta penerima.

Meski dilanjutkan, Febrio memastikan pemerintah bakal meningkatkan capaian yang diperoleh dan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasa kurang.

“Atas capaian yang sudah diperoleh oleh Program Kartu Prakerja ini, kiranya tetap dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan dengan meningkatkan tata kelola program secara semakin transparan dan akuntabel dari sisi pengadaan barang jasa pemerintah, termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital,” tandasnya. []