Provinsi Jawa Timur Sukses Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrim

SURABAYA – Provinsi Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, berhasil mencatat pencapaian signifikan dalam penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen, atau setara dengan 1.480.140 jiwa, selama tiga tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2023.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat dari penurunan drastis angka kemiskinan ekstrem di Jatim, dari 4,4 persen atau 1.812.210 jiwa pada tahun 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023. Pencapaian ini membuat Jatim meraih penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak.

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasinya atas penghargaan ini dan mengungkapkan bahwa insentif fiskal sebesar Rp 6,215 miliar akan dialokasikan untuk program-program langsung yang bermanfaat bagi masyarakat miskin. Program-program tersebut termasuk Padat Karya Tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas, dan bantuan permakanan bagi PMKS di Panti Sosial.

“Capaian ini berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas kita semua sehingga Provinsi Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,82 persen. Optimis Jatim Bangkit, terus melaju menuju kemiskinan ekstrem 0 persen di akhir 2024,” kata Khofifah.

Selain faktor efektivitas program Pemprov Jatim, penurunan angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran terbuka yang turun, dan berbagai inisiatif seperti bantuan sosial bagi keluarga miskin, program renovasi rumah tidak layak huni, dan penyambungan listrik bagi rumah tangga miskin.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa Pemprov Jatim juga telah menerapkan berbagai program untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui kegiatan usaha produktif, seperti program Prokesra dengan plafon maksimal Rp. 50 juta per debitur. Program ini berhasil memberikan pinjaman murah kepada 8.941 Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan subsidi bunga, membantu pelaku usaha ultra mikro dan mikro dengan beban bunga pinjaman hanya 3 persen per tahun.

Pemprov Jatim juga memberikan bantuan usaha kepada pelaku usaha ultra mikro, yang diserahkan langsung oleh Gubernur Khofifah kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro. Program ini mendapatkan dukungan pembiayaan dari Baznas Provinsi Jatim.

Pada November 2023, BLT Dana Desa telah disalurkan kepada 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp. 935,075 Milyar, mencapai 84,29 persen dari total alokasi Dana Desa untuk BLT. Selain itu, penyaluran PKH triwulan 2 tahun 2023 mencapai 99,40 persen dari total target, dengan nominal bantuan mencapai Rp. 1,121 Trilyun.

Pencapaian ini sejalan dengan upaya Pemprov Jatim dalam meningkatkan status kemandirian desa. Jumlah desa mandiri di Jatim mencapai 2.800 desa pada tahun 2023, naik drastis dari 1.490 desa pada tahun 2022. Dengan capaian ini, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak di Indonesia, menyumbang 24,44 persen dari total desa mandiri.

Gubernur Khofifah menegaskan, “Dengan capaian ini, tentu tidak akan menyurutkan upaya kita. Sebaliknya, ke depan kita akan lebih giat sehingga menjadikan Jatim zero kemiskinan ekstrem.” []