Provinsi NTB Diminta Memperbanyak Jumlah Pusat Pelatihan untuk Calon PMI
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta untuk meningkatkan jumlah lembaga pelatihan bagi pekerja migran. Pasalnya, Provinsi NTB NTB merupakan salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia.
“Kami dorong bersama bagaimana caranya agar lembaga pelatihan diperbanyak,” kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding usai berdialog dengan Forkopimda NTB di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (11//12/2024).
Karding menjelaskan, tujuan diperbanyaknya lembaga pelatihan ini untuk mengurangi biaya pemberangkatan calon PMI. Karena selama ini, sebelum berangkat para calon PMI harus melakukan pelatihan ke luar daerah dan ini membutuhkan biaya besar.
“Dengan demikian, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, Surabaya, atau Bali untuk pelatihan karena biaya yang dikeluarkan sangat tinggi,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga diminta mengalokasikan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk subsidi pelatihan bagi para PMI. Karena, biaya yang harus dikeluarkan seorang PMI untuk bekerja ke luar negeri, seperti Taiwan, bisa mencapai Rp25 juta. Biaya tersebut meliputi tes kesehatan, tes psikis, tes jasmani, dan kebutuhan lain di luar harga tiket pesawat.
“Jadi, kami berharap gubernur bisa memperbanyak kerja sama dengan lembaga pelatihan. Atau kita minta pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung pelatihan ini,” imbuhnya.
Skema pembentukan lembaga pelatihan di NTB akan dirancang untuk melatih PMI dalam berbagai aspek, termasuk penguasaan bahasa negara tujuan, keterampilan khusus, dan sertifikasi. Tujuannya adalah agar PMI tidak hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga, tetapi juga dapat menempati posisi kerja dengan keterampilan tinggi.
“Dengan skill yang baik, PMI bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik sekaligus meningkatkan citra bangsa,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar internasional. []
