Resmi, di Indonesia VAPE Masuk Kategori Barang Haram

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Fatwa itu ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dokumen tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.

Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

Selain penggunaan, fatwa tersebut juga menetapkan bahwa penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya hukumnya haram. MUI turut menyatakan bahwa kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik juga haram.

MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang memanaskan zat, antara lain nikotin, gliserin, dan penambah rasa, sehingga menghasilkan aerosol untuk dihirup penggunanya.

Nikotin dalam fatwa tersebut dijelaskan sebagai senyawa alkaloid yang terdapat secara alami pada tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis. Zat ini memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif terhadap kesehatan.

Tidak hanya menetapkan hukum, MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

MUI juga mendesak pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai diperlukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara terarah dan terpadu.

Sejumlah lembaga turut diminta mengambil langkah sesuai kewenangannya. Kementerian Kesehatan didorong menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara itu, BPOM diminta memperketat pengawasan produk rokok elektrik dan memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta aparat penegak hukum.

MUI juga merekomendasikan Kementerian Perindustrian mengevaluasi perizinan industri vape, sedangkan Kementerian Keuangan diminta meninjau kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

Selain pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diimbau meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatan dan penyalahgunaannya.

Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. MUI mengimbau seluruh pihak menyebarluaskan ketetapan tersebut agar diketahui umat Islam dan masyarakat luas. []