January 26, 2021

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Saat Si Kaya Memperoleh Derma

5 min read
Prime Banner

JAKARTA – Masih segar di ingatan kala warga RW 07, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara mengembalikan 22 paket sembako pada April lalu. Mereka keberatan disasar bantuan pada saat banyak warga lain kekurangan, lebih membutuhkan.

Nilai satu paket bansos di DKI sendiri hanya sebesar Rp149.500. Namun bila dikali 22, akan didapat angka Rp3,28 juta. Isi paket bansos dengan nominal itu tentu bisa sangat membantu warga yang kondisi ekonominya benar-benar terimbas pandemi covid-19.

Bagaimana warga mampu di Kelapa Gading bisa menerima bantuan, disebabkan pendataan penerima bansos yang amburadul. Di antara yang berkeberatan adalah Rahma Utami (43), warga Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kala itu Rahma mendapat pesan dari grup WhatsApp RT di bulan April. Anggota grup ramai membicarakan bansos pertama yang telah turun. Namun Rahma pasif saja, tak berharap dapat bansos karena merasa masih mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

Rahma bergeming, enggan ikut nimbrung dalam rangkaian percakapan soal bansos. Tiga hari kemudian, Ibu RT menyambangi rumah Rahma untuk menagih duit iuran bulanan. Namun di penghujung pertemuan, sang pejabat lingkungan bertanya mengapa Rahma belum mengambil paket bansos miliknya.

“Ini semua dapat bansos, termasuk orang yang kaya-kaya,” kata Bu RT.

Aku bilang, “Enggak usah Bu RT, (bansos) buat yang lebih membutuhkan saja”.

RT-nya jawab, “Enggak apa-apa Mbak, Ini bansos semua dapet kok,” cerita Rahma dikutip dari Valid News, Rabu (9/12/2020).

Sambil tak enak hati, Rahma bertanya-tanya bagaimana bisa ia masuk ke dalam daftar penerima bansos covid-19. Ia semakin terheran-heran ketika tahu, orang-orang secara finansial mapan di lingkungannya juga menerima paket bantuan berupa bahan makanan itu.

“Ternyata dipanggil semua warga, lewat grup RT. Buat ambil sembako di rumah RT,” ujar Rahma.

Alasan ‘karena semua warga dapat’ itu memaksa Rahma menerima paket bansos setiap bulan. Terhitung sejak April hingga Desember, ia tidak pernah absen mengambil bantuan.

Kendati begitu, semua paket sembako yang diambil itu tak ia konsumsi sendiri. Rahma yang sejak lama punya gerakan sosial bersama anak dan suaminya, setiap Jumat membagikan puluhan bungkus makanan ke orang-orang yang membutuhkan. Makanan dalam kardus bansos itu, ia sulap jadi bahan tambahan masakan.

Namun Rahma juga heran karena pernah mendapat sembako dalam bentuk yang menurutnya kurang layak. Beberapa kemasan makanan rusak, butiran beras yang tidak sempurna dan berwarna kemerahan. Bahkan beras itu mengeluarkan aroma tak sedap. Dia membayangkan, bagaimana bila masyarakat yang kurang mampu menerima paket ini.

Setali tiga uang, Adit Pratama (27) juga tak menyangka keluarganya kebagian bansos. Meski rumahnya tak besar-besar amat seperti beberapa tetangganya yang lain, ia mengaku masih bisa bertahan di tengah pandemi covid-19.

Adit berkisah, suatu siang pada awal Mei petugas RT menyambangi rumahnya di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Para petugas datang membawa beberapa bungkus beras, salah satunya diberikan ke keluarga Adit. Kala itu, ayah Adit sempat menolak.

“Sempat bilang enggak mau, mau dibalikin tapi disuruh terima saja,” ujar Adit, Rabu (16/12/2020).

Setengah bingung, Adit dan keluarga dengan berat hati menerima beras seberat 20 kg itu.

Di DKI Jakarta, paket bantuan sembako berupa beras, kaleng sarden, biskuit dan beberapa jenis bahan pangan lain dirilis setiap bulan sejak April 2020. Artinya, hingga kini sudah sepuluh kali bantuan turun.

Setiap bulan sebanyak 2,4 juta warga Ibu Kota menerima bansos, 1,3 juta di antaranya merupakan bantuan dari Kementerian Sosial.

Tak hanya para pemerintah daerah, pemerintah pusat juga menggelontorkan berbagai paket bantuan selama pandemi covid. Tercatat ada sepuluh macam bantuan. Ada bantuan berupa uang tunai, bantuan paket pelatihan lewat Prakerja, dan bantuan sembako. Ada pula bantuan diskon dan listrik gratis.

Setiap paket bansos memiliki sasaran dan anggaran masing-masing. Misalnya, bantuan listrik gratis dan diskon tarif listrik diberikan ke 31 juta pelanggan di Indonesia. Total anggarannya mencapai Rp3,5 triliun.

Kemudian ada pula bantuan yang dibalut dalam paket Program Keluarga Harapan (PKH). Nominal anggaran PKH yang mencapai Rp37,4 triliun diperuntukkan untuk 10 juta keluarga. Idealnya semua yang terdampak pandemi peroleh bantuan.

Tetapi, cerita bantuan salah sasaran tak hanya dialami Adit dan Rahma. Yang miris, di rumah-rumah mereka yang tergolong mampu, justru tertempel stiker penerima bansos sedari awal.

 

Rakus dan Faktor Lainnya

Sekilas, sikap menerima paket bansos saat kondisi ekonomi masih baik-baik saja memang terkesan kejam. ‘Si kaya’ seolah tidak memiliki nurani dan tidak peka terhadap kondisi orang yang lebih membutuhkan.

Namun, menurut Psikolog Ratih Ibrahim, perilaku masyarakat ekonomi menengah ke atas yang mengambil paket bansos adalah sikap rakus.

“Secara finansial sanggup membeli, tapi masih mau menerima bansos? Pertama, tidak mau rugi, bantuan dia anggap sebagai bonus. Atau dasarnya memang serakah. Sifat itu ada pada manusia, tetapi bukan sifat yang baik,” ujar Ratih, Senin (14/12/2020).

Berbeda dengan Ratih, psikolog keluarga dan anak, Anna Surti Ariani mencoba melihat fenomena orang kaya menerima bansos secara lebih netral.

Menurut Anna, ada banyak faktor mengapa pada akhirnya orang-orang menengah atas mau menerima bansos. Orang kaya yang menerima bansos bukan melulu soal rakus.

“Bisa aja mereka tidak tahu cara mengembalikan, atau tidak mau repot, atau bahkan mengira bahwa semua orang mendapatkannya. Bisa juga mereka memberikannya untuk orang lain yang mereka kenal,” ujar Anna, Selasa (15/12/2020).

Anna malah menyerukan, sebaiknya masyarakat tak melabeli seseorang atas sebuah tindakan. Sebab, selalu ada alasan serta faktor yang memengaruhi perilaku seseorang.

“Perlu kita ingat bahwa setiap orang pasti punya motifnya masing-masing. Kasihan kalau karena ketidaktahuan (kita) lalu kesannya dilabel sebagai orang rakus dan lain-lain, kan enggak kayak gitu. Justru label-label menghakimi semacam itu yang perlu kita hindari,” imbuh Anna.

Sementara, psikolog Denrich Suryadi melihat fenomena orang kaya yang masih mau menerima bansos dari dua sisi. Baginya, tindakan Si Kaya tega menerima bantuan Si Miskin merupakan insting manusiawi.

Menurutnya, pada dasarnya manusia secara tak sadar selalu ingin sesuatu yang lebih banyak. Prinsipnya, lebih banyak lebih baik.

“Ada unsur manusia. Tapi kalau dilihat dari sisi moral ini namanya serakah,” ujar Denrich, Rabu (16/12/2020).

Kendati begitu, psikolog sekaligus pakar hubungan itu mengatakan, label rakus kepada orang lain sebaiknya dihindari. Sama seperti Anna, bagi Denrich ada banyak faktor yang melatarbelakangi tindakan seseorang. Mungkin saja orang kaya menerima bansos karena memang mereka didata oleh pemerintah.

Ada juga yang bisa jadi tak sadar bahwa nominal bantuan tersebut bisa sangat berharga bagi orang lain.

“Dia tidak mengerti mana batasnya, dia tidak mengerti apakah saya berhak apakah, saya tidak berhak, karena itu akan lebih bermakna buat orang lain,” ujar Denrich.

Di sisi lain, persoalan ini bukan sepenuhnya salah masyarakat. Menurut Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunyoto Usman, fenomena orang kaya mendapat bansos bisa jadi karena kekeliruan yang berawal dari proses pendataan pemerintah.

Selain itu, Usman menduga golongan kaya penerima bansos mengira bantuan sosial merupakan bantuan dari pemerintah alias public goods sehingga mereka juga merasa berhak menerima.

“Dugaan saya karena bantuan dari pemerintah (public goods) maka lalu merasa ikut memiliki, dapat jatah,” ujar, Rabu (16/12/2020).

Maka itu, perlu ada pengawasan dalam penyaluran bansos. Pemerintah harus bisa mengawasi siapa-siapa yang menerima bantuan. Pemerintah perlu menyusun standard operating procedure (SOP) yang jelas dan transparan.

Prosedur yang rapi, jelas, dan transparan dibutuhkan agar yang miskin tidak malah semakin miskin dan yang kaya makin kaya. Pepatah lama itu tampaknya sesuai untuk kondisi di atas.

Kendati begitu, individu yang menerima bansos tidak sepenuhnya salah. Pemerintah seharusnya bisa mencegahnya, mengeluarkan data penerima bansos dengan tepat sasaran dan menyosialisasikan mekanisme pengembalian bansos untuk Si Kaya yang menerima derma. []

Penulis Muhammad Fadli Rizal

Advertisement
Advertisement