Setahun Berjalan, Program MBG Dinilai Minim Sekali Melibatkan UMKM Lokal, Relawan Bekerja Tanpa Kontrak

JAKARTA – Salah satu program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Meski digadang-gadang sebagai program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan, keterlibatan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dinilai masih sangat minim di lapangan.

Sejumlah pelaku UMKM sektor pangan mengaku belum merasakan dampak signifikan dari program MBG. Padahal sejak awal peluncuran, pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal dan produk UMKM dalam rantai pasok program tersebut.

Salah satu pelaku UMKM di bidang olahan pangan di Lamongan mengungkapkan bahwa hingga kini akses masuk ke dapur penyedia MBG masih terbatas. Banyak UMKM yang telah memenuhi standar legalitas, mulai dari sertifikasi halal, izin edar, hingga rekomendasi kesehatan, namun belum mendapat kesempatan menjadi pemasok tetap.

“Kami sudah memiliki izin BPOM, sertifikasi halal, dan berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan. Bahkan kami mengikuti saran untuk menambah kandungan kalsium agar sesuai standar gizi nasional. Namun penyerapan produk oleh SPPG tetap sangat terbatas,” ungkap Tutik Handayani, pengusaha roti dari Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan Kota.

Ia berharap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengurangan ketergantungan pada produk pabrikan besar dapat benar-benar diimplementasikan hingga tingkat daerah.

“Harapan kami, kalaupun masih berlanjut adanya program MBG, para pelaku UMKM lokal setempat juga diberikan ruang kesempatan untuk bisa mensuplai dalam kebutuhan menu MBG sesuai standar yang diberikan dan kami siap menyesuaikan sesuai petunjuk yang diinginkan,” ungkapnya.

Minimnya keterlibatan UMKM lokal ini dinilai disebabkan oleh sejumlah kendala teknis di lapangan. Di antaranya adalah persoalan standar masa simpan produk (shelf-life), sistem distribusi, serta kecenderungan pengelola dapur MBG memilih produk pabrikan besar yang dinilai lebih praktis dan mudah dikontrol dari sisi logistik.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan di kalangan pelaku usaha kecil. Banyak di antara mereka yang telah melakukan persiapan serius dengan harapan dapat terlibat dalam program berskala nasional tersebut. Namun, setelah satu tahun berjalan, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Ketua Gerai UMKM Lamongan, Reni Setiawati menilai, jika keterlibatan UMKM lokal terus terpinggirkan, maka tujuan ganda program MBG yakni peningkatan gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat berpotensi tidak tercapai secara optimal. Padahal, UMKM pangan lokal dinilai mampu menyediakan produk segar dengan nilai gizi tinggi, sekaligus menyerap tenaga kerja di daerah.

“MBG seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Jika bahan bakunya justru didominasi produk pabrikan besar, maka manfaat ekonominya tidak akan merata,” ujar perempuan yang juga aktivis pegiat UMKM.

Selain itu, menurut Reni panggilan akrabnya menilai lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola dapur MBG, dan pelaku UMKM juga disebut sebagai faktor penghambat.

“Belum adanya skema kemitraan yang jelas membuat UMKM kesulitan menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan program,” ungkapnya.

Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memfasilitasi pertemuan antara UMKM dan pengelola MBG, sekaligus menyusun kebijakan teknis yang berpihak pada produk lokal.

“Diperlukan regulasi turunan yang jelas agar keterlibatan UMKM tidak sekadar menjadi jargon kebijakan,” tegasnya.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan program MBG, pelaku UMKM berharap adanya evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem. Mereka menilai, dengan pendampingan yang tepat dan kebijakan yang berpihak, UMKM lokal mampu menjadi tulang punggung penyedia pangan bergizi sekaligus memperkuat ekonomi daerah. []