Situasi Ekonomi Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Presiden Minta Penguatan Kerjasama Penempatan PMI Menjadi Salah Satu Solusinya
JAKARTA – Situasi global saat ini sedang berada di posisi sedang tidak baik-baik saja. Ketidak pastian tersebut membuka peluang untuk membuat perekonomian global terdampak, demikian juga dengan perekonomian Indonesia.
Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong pembantunya untuk membuat kebijakan yang terus memacu pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/01/2023). Jokowi meminta inflasi nasional dapat dijaga sebesar 5,5% pada akhir Desember 2022.
Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong pembantunya untuk membuat kebijakan yang terus memacu pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/01/2023). Jokowi meminta inflasi nasional dapat dijaga sebesar 5,5% pada akhir Desember 2022.
Secara rinci, Presiden Jokowi mengarahkan pembantunya untuk membuat program yang dapat menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, mengurangi stunting, mengurangi kemiskinan ekstrem, meningkatkan ketahanan pangan, dan menjaga situasi kondusif saat Pemilihan Umum atau Pemilu.
Jokowi menilai 2023 sebagai tahun ujian lantaran beberapa kejadian global, seperti tekanan geopolitik dan pelemahan ekonomi di negara-negara besar, seperti Uni Eropa, Cina, dan Amerika Serikat. Alhasil, performa ekspor nasional diproyeksi melemah mengingat kedua negara dan satu wilayah tersebut merupakan sebagian besar pasar yang menyerap produk-produk Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mendapatkan beberapa catatan dari Presiden Jokowi.
Pertama, pencegahan potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebagai penanggulangannya, Airlangga berencana mendorong belanja pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan produk domestik dalam jangka pendek.
Pada jangka menengah, pemerintah akan memperbaiki struktur industri secara menyeluruh, mulai dari rantai pasok, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan akses pasar.
Kedua, penyerapan tenaga kerja. Airlangga mengatakan pemerintah akan berusaha mengoptimalkan belanja pemerintah untuk menyerap produk-produk industri padat karya. Secara konkret, Airlangga akan memperkuat kerja sama antar negara melalui program pekerja migran. Penempatan PMI utamanya di sektor formal menjadi prioritas untuk dicapai.
Ketiga, program upskilling dan reskilling. Sebagai informasi, upskilling adalah kegiatan yang meningkatkan keahlian seorang tenaga kerja, sementara itu, reskilling adalah kegiatan yang memberikan keahlian baru pada tenaga kerja.
Salah satu program pemerintah yang memiliki kedua jenis kegiatan tersebut adalah Kartu Pra-Kerja.
Keempat, pengaturan devisa hasil ekspor dengan merevisi Peraturan Pemerintah No. 1-2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Salah satu sektor yang akan ditambahkan dalam revisi PP tersebut adalah produk hasil hilirisasi sumber daya alam.
“Ini dimatangkan kementerian teknis kemudian diberikan insentif baik itu dari Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan, baik instrumen dalam bentuk Dolar Amerika Serikat maupun kredit Dolar Amerika Serikat di dalam negeri,” kata Airlangga. []
