November 29, 2023

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Terbukti Melanggar, 45 Hakim Diberi Sangsi

2 min read

JAKARTA – Terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Komisi Yudisial usulkan 45 hakim diberi sanksi. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito merinci lebih lanjut usulan sanksi tersebut. Sanksi ringan berupa teguran lisan dijatuhkan kepada 1 hakim, teguran tertulis dijatuhkan kepada 5 hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 7 orang hakim.

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan 45 hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) periode Januari sampai September tahun 2023. Rincian hakim yang terbukti melanggar KEPPH, yaitu 13 hakim dijatuhi sanksi ringan, 7 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 13 orang hakim dijatuhi sanksi berat.

Sementara usulan sanksi sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dijatuhkan kepada 2 orang hakim, dan penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun dijatuhkan kepada 1 orang hakim.

“Lalu, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dijatuhkan kepada 3 orang hakim, dan mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah dijatuhkan kepada 1 orang hakim,” ungkap Joko Sasmito dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (04/11/2023).

Untuk sanksi berat, KY mengusulkan 8 hakim dijatuhi hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun dijatuhkan kepada 1 hakim, dan pemberhentian tidak dengan hormat kepada 4 hakim.

Sementara, ada 12 orang hakim lainnya yang tidak bisa diberikan usul penjatuhan sanksi karena laporan tersebut sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).

Lebih lanjut, Joko menjelaskan pada triwulan ketiga 2023 ini terdapat 21 laporan dengan putusan terbukti terhadap 33 hakim yang dijatuhkan KY.

Dari 21 laporan dengan putusan terbukti, KY telah mengirimkan 12 laporan tersebut kepada MA, sementara 3 laporan masih dalam proses bersurat, dan 5 laporan lainnya dalam proses minutasi.

“Untuk satu laporan, yaitu terkait kasus suap, KY dan MA telah menyelenggarakan majelis kehormatan hakim (MKH) pada 9 Agustus 2023 dengan sanksi berat kepada terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat,” tuturnya. []

Advertisement
Advertisement