Bentuk “Penolakan” Rakyat Indonesia Terhadap Corona

JAKARTA – Datangnya pandemi covid-19 yang bertepatan dengan bulan Ramadan merupakan sesuatu yang sangat tidak menguntungkan, khususnya bagi Indonesia. Pasalnya, pandemi memaksa warga tetap tinggal di rumah, sedangkan bulan Ramadan identik dengan kegiatan luar rumah, seperti ngabuburit jelang buka puasa, belanja baju Lebaran, hingga mudik di hari Idulfitri.

Tak heran, bagi sebagian masyarakat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah untuk memutus mata rantai sebaran covid-19 tidak dianggap keberadaannya. Bentuk-bentuk pelanggaran, mulai dari warga yang tidak memakai masker hingga nekat tetap melakukan mudik pun menjadi berita sehari-hari. Padahal, kepatuhan warga lah yang menjadi kunci keberhasilan PSBB.

Tetap Mudik di Tengah Pandemi

Pada Idulfitri 1441 Hijriah yang jatuh pada Minggu, 24 Mei 2020 lalu, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat telah memaksa 72.000 lebih kendaraan untuk putar balik. Jumlah tersebut terbilang fantastis mengingat PSBB masih berlaku dan pemerintah jelas menjatuhkan larangan mudik.

Sementara itu, di hari yang sama, Polda Sumatra Utara telah memerintahkan 800 mobil pribadi pemudik untuk putar arah. Semua pengendara yang tidak melengkapi dirinya dengan surat sehat tidak diizinkan untuk masuk ke Medan.

Hal serupa juga dilakukan di Aceh. Terdapat 187 kendaraan bermotor, baik pribadi maupun angkutan umum, dengan total jumlah 392 penumpang diperintahkan untuk putar balik dan diperkenankan masuk ke Aceh.

Nekatnya sebagian masyarakat kemungkinan disebabkan adanya anggapan warga Indonesia bahwa tidak ada Lebaran tanpa kegiatan mudik. Tahun lalu saja, selama bulan Ramadan sekitar 20 juta orang bergerak dari kota-kota besar ke kota-kota kecil di berbagai daerah.

Selain itu, dalam jumlah sangat sedikit, ada juga arus pergerakan orang dari kota kecil ke kota besar. Demikian juga pergerakan dari pelosok desa ke kota kecil atau ke kota besar.

Mengingat betapa mudik sudah menjadi suatu tradisi sosial ketika Lebaran, bagi orang Indonesia pelarangan yang dilakukan pemerintah pun akan sulit dipatuhi. Di samping itu, belum pernah ada sejarahnya Pemerintah Indonesia melarang warganya untuk mudik saat hari raya.

Larangan Berkerumun yang Tak Diindahkan

Melihat masih banyaknya warga yang tidak mematuhi PSBB dengan terus “berkeliaran” di luar rumah tentunya membuat tak sedikit warga yang taat merasa kesal. Bagi mereka yang menuruti PSBB, segala yang sudah mereka lakukan dengan diam di rumah selama ini menjadi terasa sia-sia.

Bebal. Mungkin itu satu kata yang sering digunakan oleh warga yang taat untuk menilai sikap warga yang tidak patuh.

Tentunya, masih segar dalam ingatan kita ramainya momentum penutupan gerai McDonald’s di Plaza Sarinah, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada 10 Mei 2020 lalu. Bahkan, bila kita melihat video yang viral di media sosial, kerumunan orang di sana menunjukkan seolah mereka tak peduli pada PSBB yang diberlakukan pemerintah.

Petugas yang berjaga di sana juga tidak melakukan tindakan tegas dan seolah menerima kumpulan orang itu sebagai antrian pembeli. Namun, pada akhirnya, Pemprov DKI menjatuhkan sanksi denda pada McDonald’s Sarinah senilai Rp10 juta karena terbukti melangar aturan PSBB.

Selanjutnya, menuju ke sisi barat Jakarta, tepatnya di kawasan Kota Tua, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membubarkan kerumunan pengunjung dan pedagang kaki lima (PKL) pada 23 Mei 2020. Ironisnya, sehari sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengumumkan pemberlakuan PSBB fase ketiga yang berlaku hingga 4 Juni 2020. Akhirnya, kerumunan dapat dibubarkan meski disertai gerutu dari para pengunjung dan PKL.

Hingga 18 Mei 2020, Polri mencatat bahwa mereka sudah membubarkan sebanyak 1.357.361 kerumunan massa melalui Operasi Aman Nusa II sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus covid-19. Angka ini terbilang sangat besar mengingat pemerintah sudah berkali-kali melarang warga untuk berkerumun.

Nekat Berbelanja Jelang Idulfitri

Menjelang Idulfitri, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan beberapa daerah lainnya mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Salah satunya adalah pusat perbelanjaan di kawasan Meruya, Jakarta Barat, yang ramai pengunjung yang berburu keperluan Lebaran.

Sementara itu, pasar malam pun ikut “kebanjiran” pengunjung. Salah satunya Pasar Malam Banjir Kanal Timur (BKT), Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pasar Malam BKT yang terletak di jalan sisi selatan kanal dipenuhi oleh ratusan pedagang yang berjajar membuka lapak di bahu jalan. Sebagian besar pedagang berjualan pakaian dengan berbagai potongan harga pada lapak yang dibuat semi permanen dengan menggunakan bambu dan terpal.

Pada situasi pasar malam itu pula, badan jalan penuh sesak dengan pejalan kaki serta para pengendara motor dan sepeda. Bahkan, puluhan motor pengunjung diparkir hingga ke area jembatan penghubung BKT. Di dekat parkiran motor, tampak pedagang makanan yang menggelar terpal di trotoar jalan yang akan digunakan sebagai tempat lesehan.

Petugas Satpol PP pun tampak berlalu-lalang menggunakan mobil patroli. Sambil berkeliling, petugas terus mengumumkan bahaya penyebaran covid-19 serta diumumkan pula perpanjangan masa PSBB hingga 4 Juni.

Sayangnya, hanya tindakan persuasif ini yang dapat dilakukan petugas. Tak ada upaya tegas untuk menertibkan para pedagang dan pengunjung. Meski demikian, sebenarnya pembubaran kerumunan secara paksa di tempat yang sama oleh petugas Satpol PP sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya.

Bergeser ke daerah Bogor, Pasar Kebon Kembang pada pertengahan bulan Mei kemarin juga dipenuhi oleh kerumunan pedagang dan pembeli yang hendak membeli pernak-pernik kebutuhan Lebaran. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, sampai turun langsung menertibkan masyarakat di sana. Pasalnya, situasi di sana sangat ramai, bahkan penuh pengunjung hingga berdesak-desakan. Padahal, Pemerintah Kota Bogor masih menjalankan PSBB.

Sikap warga Bogor yang mengabaikan PSBB dengan berbelanja keperluan Lebaran pun membuat Bima geram. Bagaimana tidak, selain terbukti melanggar aturan PSBB yang bertujuan untuk keselamatan rakyatnya sendiri, Bima mendapati banyak warga yang berbelanja menggunakan uang dari dana bantuan dari Pemkot Bogor.

Diketahui, Pemkot Bogor memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp500 ribu per bulan selama tiga bulan bagi masyarakat Bogor yang memerlukan untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Alih-alih membeli barang kebutuhan pokok seperti sembako, warga malah membeli pakaian baru untuk dipakai di hari Lebaran.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang mendengar kabar itu dari Bima Arya hanya bisa menngelengkan kepala. Ridwan mengatakan seharusnya dana bantuan tunai dari pemerintah dipakai untuk bertahan hidup, mengisi perut, dan hal-hal urgensi lainnya.

“Istilah cadasnya itu, kita fight economy and stupidity,” kata Ridwan Kamil dalam Program Pulang Kampung Digital ke Bandung yang diadakan Jumat, 22 Mei 2020 lalu.

Ia lalu menambahkan bahwa hal tersebut menandakan bahwa sebenarnya pekerjaan rumah bagi pemerintah masih panjang, yakni membangun kesadaran warganya.

Beragam Sikap dalam Menghadapi Pandemi

Sebuah penelitian di King’s College, London, Inggris, sebagaimana dilansir oleh The Coversation, menemukan bahwa ada tiga jenis sikap warga dalam menanggapi pandemi covid-19 ini, yakni accepting, suffering, dan resisting.

Berdasarkan penilitian itu, orang-orang yang bersikap accepting atau menerima cenderung terhindar dari kekhawatiran dan perasaan depresi ketika pemerintah mulai membatasi akses keluar masuk di negara mereka. Kelompok ini masih bisa tidur nyenyak di malam hari.

Mereka pun percaya bahwa pandemi tidak membawa dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian. Meski begitu, kelompok ini tetap mendukung program lockdown yang digalakkan pemerintah dan sebagian besar dari mereka akan patuh terhadap peraturan pemerintah.

Di sisi lain, kelompok suffering, atau yang menderita, mengalami perasaan khawatir dan depresi ketika lockdown dimulai. Hampir 70% dari kelompok ini mengalami kesulitan tidur saat malam tiba.

Bahkan, sebagian orang dalam kelompok ini terus memikirkan tentang virus corona ini sepanjang waktu. Sudah jelas, mereka akan sepenuhnya patuh dan mendukung pemerintah melakukan lockdown untuk menghentikan laju penyebaran virus mematikan ini.

Sementara itu, kelompok resisting, atau kelompok yang  menolak, percaya akan teori-teori konspirasi mengenai virus corona dan percaya bahwa “kegaduhan” akan pandemi ini hanya dibuat-buat oleh pihak-pihak tertentu saja.

Seperti nama kelompoknya, jumlah dukungan mereka terhadap kebijakan lockdown adalah yang terkecil dibandingkan dengan kelompok accepting dan suffering. Hanya sekitar 49% yang mengaku akan menaati peraturan pemerintah dalam penanganan wabah ini.

Persentase kelompok resisting dalam hal mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan juga paling minim, yakni 73% dibandingkan dengan kelompok accepting yang jumlahnya mencapai 94% dan 99% dari kelompok suffering.

Dari penjelasan di atas, masuk ke kelompok manakah Indonesia?

Meski penelitian tersebut tidak langsung diadakan di Indonesia, namun bila melihat realita yang ada seperti yang dipaparkan di awal tulisan, bisa kita lihat bahwa dari ciri-ciri ketiga kelompok sikap tersebut, mungkin ciri-ciri kelompok the resisting-lah yang paling dekat dengan sebagian besar warga Indonesia.

Indonesia Perlu Belajar dari Keberhasilan Negara Tetangga

Vietnam menjadi sorotan dunia internasional ketika mereka berhasil menekan laju penyebaran virus corona dengan mencatat nol kematian di negaranya.

Berdasarkan data situs worldometers, hingga 30 Mei 2020, Vietnam mencatat ada 328 kasus positif corona, 279 sembuh, dan 0 kematian.

Upaya mereka berhasil karena kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya. Ketika virus corona mulai memakan korban berjumlah dua orang di Wuhan beberapa bulan lalu, pemerintah Vietnam langsung ambil tindakan cepat.

Kasus pertama di Vietnam terjadi pada tanggal 23 Januari 2020 lalu ketika seorang pria dari Wuhan berkunjung ke Ho Chi Minh untuk mengunjungi anaknya. Ketika kabar itu diketahui pemerintah, mereka langsung bergerak.

Selanjutnya, pada pertengahan Maret lalu, negara dengan jumlah penduduk sekitar 97 juta jiwa ini mengirimkan semua warga yang baru datang dari luar negeri maupun orang-orang yang diketahui melakukan kontak dengan orang yang tertular ke pusat karantina selama 14 hari lamanya. Tak terkecuali warga negara asing. Pusat karantina itu terdiri dari rumah sakit, hotel, hingga kamp militer.

Bahkan, sejak Februari 2020, sejumlah semua penumpang pesawat yang tiba di bandara di kota-kota besar di sana diwajibkan untuk melalui pengecekan suhu tubuh dan beberapa protokol kesehatan lainnya. Sebelum akhirnya menghentikan akses penerbangan dari Chinam Hong Kong, dan Taiwan.

Selain itu, sejak Januari pemerintah Vietnam telah mengkomunikasikan betapa berbahayanya virus ini ke semua warganya di seluruh penjuru negeri.

Dalam metode komunikasinya, pemerintah Vietnam terbilang kreatif. Setiap hari, bagian berbeda dari pemerintah seperti menteri kesehatan, menteri komunikasi dan informasi, dan pemerintah provinsi akan mengirimkan pesan singkat melalui telepon genggam tentang informasi bahaya covid-19 dan protokol cara mencegah dan mengatasinya.

Meski letaknya berbatasan langsung dengan China yang menjadi tempat kemunculan pertama virus covid-19, Vietnam sudah betul-betul mempersiapkan diri sebelum virus itu menyerang negaranya. Bahkan, jauh lebih awal ketimbang Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Vietnam benar-benar tahu cara merespons wabah ini. Hal ini kemungkinan disebabkan Vietnam sudah memiliki pengalaman pahit dengan wabah penyakit menular, termasuk SARS pada tahun 2003.

Dilihat dari tindakan yang dilakukan Vietnam dalam menanggapi pandemi covid-19, bila merujuk pada penelitian sebelumnya di atas, sikap sebagian besar warga di sana lebih mengarah kepada kelompok the suffering. Mereka benar-benar merasa takut dan bereaksi dengan “berlebihan” dalam menghadapi wabah covid-19. Namun, ketakutan itu kemudian membuahkan kedisiplinan pemerintah dan masyarakat di sana yang pada akhirnya menjadi kunci keberhasilan mereka sejauh ini.

Sudah tentu kita ingin berhasil seperti Vietnam. Namun, hingga 30 Mei 2020, nyatanya Indonesia mencatat 25.773 kasus positif covid-19, 7.015 kasus sembuh, dan ada 1.573 kasus kematian. Dengan kata lain, jumlah kasus masih terbilang besar. Teranyar, Pemerintah Indonesia akan memberlakukan new normal di berbagai wilayah tanah air pada bulan Juni ini demi memutar kembali roda perekonomian yang cukup lama terhenti.

Pertanyaannya, apa kita sudah benar-benar siap hidup berdampingan dengan virus corona? Apakah kita betul-betul peduli pada pandemi ini? Apakah bila melihat data yang ada, kita akan tetap menjadi kelompok the resisting dan bersikap acuh tak acuh pada dampak dan bahaya covid-19? Tentunya kita tidak mau Indonesia menjadi negara yang paling tertinggal dalam pemulihan diri dari pandemi ini. []

Penulis : Kevin Sihotang Peneliti Muda Visi Teliti Saksama