Ditengah Aksi Untuk Kebaikan Negeri, Ada Upaya Penggembosan Gerakan Mahasiswa di Medsos
JAKARTA – Pengamat media sosial dari Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria, menyampaikan, terdapat berbagai upaya penggembosan gerakan mahasiswa turun ke jalan. Salah satunya melalui media sosial (medsos).
“Jadi ada yang menggembosi dan ada yang menunggangi gerakan mahasiswa. Dua hal ini dilakukan oleh kelompok yang berbeda,” kata Hariqo di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (25/09/2019).
Dia mengatakan, penggembosan dari media sosial terhadap aksi mahasiswa dilakukan dengan penyebaran tagar #SarkemMemanggil untuk merecehkan tagar #GejayanMemanggil. Selain menggembosi, tagar pertama itu sekaligus melakukan demoralisasi gerakan mahasiswa dan mengecilkan gerakan itu.
Media sosial, katanya, juga dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten yang membenturkan gerakan mahasiswa dengan TNI/Polri.
Hariqo mengatakan, upaya penggembosan gerakan mahasiswa dilakukan beberapa pendukung Joko Widodo (Jokowi) di grup-grup percakapan daring dan media sosial.
Lewat saluran yang sama, tambahnya, beberapa akun oposisi juga berupaya menunggangi aksi gerakan mahasiswa dengan tagar #TurunkanJokowi. Hal ini kemudian direspons oleh pendukung Jokowi dengan tagar #SayaBersamaJokowi.
“Beberapa akun dari kedua kelompok ini lebih fokus pada sosok Jokowi. Namun, kurang memperhatikan substansi-substansi yang diteriakkan gerakan mahasiswa,” kata penulis buku Seni Mengelola Tim Media Sosial #SMTMedsos.
Dia juga menemukan di medsos terdapat sejumlah akun pendukung Jokowi yang justru mendukung gerakan mahasiswa dengan tagar #ReformasiDikorupsi.
Tuntutan para mahasiswa itu, akunya, di antaranya agar pemerintah mengubah kebijakan-kebijakan yang merugikan demokrasi, pemberantasan korupsi, kebebasan sipil, penyelamatan negara dari oligarki dan kepentingan nasional lainnya.
Gerakan mahasiswa yang konsisten kata dia setidaknya memberikan tiga manfaat besar untuk jangka panjang. Pertama, bisa menjadikan orang baik atau benar di lingkaran kekuasaan, yang awalnya takut menjadi berani.
Kedua, menjadikan masyarakat, para orang tua, yang awalnya pesimis menjadi optimis karena ternyata generasi penerus Indonesia adalah manusia merdeka.
Kemudian, yang ketiga, Hariqo mengatakan, gerakan mahasiswa yang konsisten akan menutupi kekhawatiran kita terhadap kualitas pengawasan anggota DPR/DPRD/DPD terpilih hasil pemilu 2019.
Selain itu, Hariqo juga melihat bahwa berbagai demonstrasi hangat belakangan ini telah melelehkan tembok antara pendukung Jokowi dan Prabowo, merobohkan sekat-sekat antar golongan. Mereka melebur menjadi pendukung kepentingan nasional.
Karena Ketidakpuasan
Sementara itu, Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, menilai, gerakan sosial yang dilakukan elemen masyarakat dan mahasiswa di kota-kota besar di Indonesia beberapa hari terakhir ini lebih dipicu oleh keputusan politik DPR.
“Gerakan sosial ini lebih banyak didorong oleh adanya ketidakpuasan elemen masyarakat terhadap keputusan politik DPR dalam melakukan perubahan undang-undang yang tidak populis, seperti revisi undang-undang KPK, KUHAP, pertanahan, dan lain-lain,” kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Rabu (25/09/2019).
Ahmad mengamati, jika dilihat dari rentang waktu masa kerja tinggal menghitung hari, langkah DPR 2014–2019 terkesan dipaksakan untuk mengesahkan RUU tersebut. Kondisi inilah yang menimbulkan kecurigaan publik terkait kepentingan di balik revisi UU.
“Situasi ini dipertajam dengan adanya isi revisi undang-undang yang menimbulkan pro dan kontra sehingga publik menuntut agar DPR menghentikan paripurna,” katanya.
Dia mengatakan, tuntutan publik tersebut direspons oleh pemerintah dengan menunda pengesahan lima dari delapan RUU yang diajukan. Hanya tiga RUU yang disetujui oleh pemerintah untuk disahkan.
Artinya, di akhir masa jabatan, DPR justru mengambil keputusan politik yang kontra produktif. “Langkah ini merupakan catatan buruk wajah parlemen,” ujar staf mengajar ilmu komunikasi politik sejumlah perguruan tinggi di NTT itu.
Karena itu, kegaduhan ini diciptakan oleh DPR sehingga membenturkan rakyat dengan pemerintah. Ujung-ujungnya, Presiden Jokowi yang disalahkan atas apa yang dibuat oleh Anggota Dewan. [Nofa]
