Masih Didominasi Menjadi PRT, Jumlah PMI Asal Malang Turun Signifikan
MALANG – Tahun 2018 lalu, Kabupaten Malang tercatat menjadi daerah penyuplai pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak ke-9 secara nasional. Dari data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), diketahui bila tahun lalu ada 6.987 warga Kabupaten Malang yang berangkat kerja ke luar negeri. Pada tahun 2019 ini, ada kecenderungan jumlah PMI menurun.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, hingga bulan November lalu tercatat ada 2.884 pekerja migran. Dari total itu, 1.700 di antaranya bekerja di sektor informal. Seperti menjadi asisten rumah tangga dan baby sitter. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang Rahmat Yuniman mengatakan bila PMI informal tersebut mayoritas merupakan perempuan dengan rentang usia 29–30 tahun.
”Rata-rata memang menjadi baby sitter atau asisten rumah tangga. Di dalamnya memang banyak diisi perempuan di usia yang tidak lagi muda,” jelasnya. Tidak berubah dari tahun sebelumnya, tiga negara menjadi favorit jujukan warga Kabupaten Malang. Di antaranya yakni Hongkong, Taiwan, dan Singapura. ”Iya, rata-rata menuju ke sana (tiga negara),” imbuh Rahmat.
Berdasarkan data yang diterima koran ini, PMI dengan tujuan Hongkong berjumlah 1.280 orang. Sementara dengan tujuan Taiwan, diketahui ada 441 pekerja. Sedangkan Singapura, dijadikan jujukan oleh 116 warga Kabupaten Malang. Ditambahkan Rahmat, sejumlah kecamatan di Kabupaten Malang juga tercatat menjadi penyumbang terbanyak pekerja migran. ”Donomulyo, Kalipare, Pagak, Bantur, Gedangan, dan Sumbermanjing Wetan,” sebut dia.
Terpisah, Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo menyebut bila jumlah PMI tiap tahunnya memang fluktuatif. ”Kalau lapangan pekerjaan di Kabupaten Malang atau di dalam negeri semakin banyak, saya kira jumlahnya (PMI) akan menurun. Kalau masih belum ya kemungkinan bertambah (jumlah PMI-nya),” ucapnya. Dia turut meyakinkan bila pihaknya sudah bergerak memberi kemudahan calon PMI.
”Kamis pekan lalu kami resmikan gedung Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang insya Allah efektif 2020. Biar para calon PMI tidak riwa-riwi dan meringankan biaya mereka,” terang Yoyok. Sesuai tujuannya, gedung tersebut memang diperuntukkan bagi kepengurusan administrasi calon PMI. ”Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak Konsulat Jenderal di negara tujuan PMI. Agar kami bisa memonitor para PMI yang terdaftar,” imbuhnya.
Di sisi lain, dia melihat bila pilihan menjadi pekerja migran sebenarnya bukan jaminan memperoleh kesejahteraan. ”Selama pengelolaan uang kiriman tidak maksimal, masalah kemiskinan tidak akan selesai. Padahal mereka berangkat dengan harapan menjadi keluarga ekonomi mampu, tapi kembali ke kampung mereka kere lagi,” tambahnya. Dengan dasar itu, Yoyok mengaku bila pihaknya telah mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan bagi para PMI. ”Kami menggandeng bank untuk mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan para PMI,” tutupnya. [JPNN]
