Alarm PHK Kian Nyaring Bersuara

JAKARTA – Memelihara harapan itu penting. Namun, bersikap realistis terhadap keadaan tidak kalah penting. Terus-menerus menggembar-gemborkan capaian positif pertumbuhan ekonomi sah-sah saja. Namun, mengatasi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak lagi bisa ditunda-tunda.

Dari beragam narasi yang dikeluarkan pemerintah kita bisa membaca bahwa jurus menenangkan keadaan akhir-akhir ini lebih diutamakan. Kalimat ekonomi kita lumayan bagus, misalnya, mulai dihamburkan. Begitu pula kalimat `kita tidak akan terlalu terimbas krisis global tahun depan`, terus-terusan dikumandangkan.

Sekali lagi, itu boleh-boleh saja. Menyalakan optimisme dan harapan itu memang bagus. Namun, hanya fokus membangun harapan tanpa memberi atensi segera kepada permasalahan kehidupan perekonomian riil, seperti badai PHK, itu tidak adil namanya. Urusan pekerjaan itu soal hajat hidup mendasar dari anak kandung Republik ini. Karena itu, tidak pantas kiranya didiamkan begitu saja.

Padahal, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim lebih baik daripada sebagian besar negara-negara lain di dunia, badai PHK telah dan sedang melanda. Sektor manufaktur menjadi titik yang paling terkena imbas tekanan dari tidak stabilnya ekonomi global yang berujung pada badai PHK tersebut.

Tidak usah banyak berdebat seberapa hebat badai PHK itu melanda. Pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani saja sudah cukup mewakili betapa gawatnya situasi ketenagakerjaan di industri manufaktur kita tahun ini. Ia melihat data PHK berdasarkan besarnya pekerja yang mencairkan dana jaminan hari tua (JHT).

Dari situ menunjukkan tingginya angka PHK di Indonesia saat ini. BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada 919.071 (sembilan ratus sembilan belas ribu lebih) pekerja yang mencairkan dana JHT akibat PHK dari Januari-1 November 2022. Bila dihitung hingga tutup tahun pada 31 Desember lusa, bisa jadi jumlah yang mencairkan dana JHT setelah PHK tembus 1 juta orang.

Data tersebut merupakan data yang paling memadai. Sebagai sumber informasi, tandas Hariyadi, data tersebut lebih valid mengingat setiap pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK berkepentingan menarik dana JHT-nya jika dibandingkan dengan data PHK di kementerian/lembaga lainnya yang sekadar mengandalkan laporan dari perusahaan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada tren peningkatan PHK. Pada 2019, jumlah PHK mencapai 376 ribu lebih. Tahun berikutnya, 2020, jumlahnya naik hampir dua kali lipat menjadi hampir 680 ribu pekerja. Tahun lalu, PHK melanda lebih dari 922 ribu pekerja. Tahun ini, diprediksi bakal menembus 1 juta orang.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi pertama kali yang menderita akibat perlambatan ekonomi global. Bahkan, produksi pabrik TPT terus menurun hingga 50% dan diproyeksikan berlanjut sampai 2023. Saat ini saja sudah ada lebih dari 100 ribu buruh tekstil terkena pemangkasan. Angka itu diprediksi bisa lebih besar lagi jika memperhitungkan tenaga penjahit industri kecil dan skala mikro.

Kalau kondisi itu tidak segera diantisipasi pemerintah, diprediksi bisa sampai 500 ribu orang terkena PHK di kuartal pertama 2023, hanya dari sektor tekstil dan produk tekstil. Badai PHK juga melanda raksasa-raksasa perusahaan rintisan. Perusahaan-perusahaan startup yang digadang-gadang sebagai wajah inovasi masa depan itu sekonyong-konyong mengumumkan PHK.

Dalam kondisi seperti itu, mestinya langkah satset-satset mengatasi keadaan yang dibutuhkan. Bukan malah nanya, bertanya-tanya, dengan nada tidak percaya: itu data dari mana? Menghitungnya berdasarkan apa?

Biang kerok PHK massal sebenarnya sudah dalam genggaman, yaitu perlambatan ekspor yang membuat utilisasi pabrik menurun. Konsumsi di pasar-pasar tujuan ekspor utama, seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS), melambat hingga menyebabkan stok menumpuk. Akibatnya, order anjlok, efisiensi terjadi, pemangkasan karyawan pun tidak bisa dihindarkan.

Celakanya, Indonesia kerap kalah bersaing dengan barang impor `setengah resmi`, yang harganya bisa ditekan karena diduga cuma sebagian kecil dari barang impor itu yang tersentuh bea masuk. Sisanya diduga `lolos sensor`, melenggang mulus masuk ke pasar domestik. Makin teronggoklah barang-barang industri dalam negeri ini di gudang-gudang karena kalah harga oleh persaingan sangat tidak adil itu. Itu juga mesti dibereskan segera.

Jangan sampai kita sekadar jadi pasar. Dalam kurun belasan tahun, kita juga gagal menembus negara-negara tujuan ekspor baru sebagai pasar. Destinasi ekspor kita teramat terbatas, paling besar hanya Tiongkok, AS, Jepang, sebagian Uni Eropa. Itu-itu saja.

Pemerintah mestinya segera menggenjot diversifikasi ekspor yang lebih serius ke negara-negara nontradisional. Jika terus-menerus bergantung terhadap ekspor ke negara-negara tradisional, pertumbuhan ekspor Indonesia bakal terkoreksi.

Dalam rumus ekonomi apa pun, pekerjaan itu nyawa. Ekonom dunia John Maynard Keynes berkali-kali menuliskan pentingnya atensi menekan pengangguran agar keberlangsungan ekonomi terjaga. Ciptakan lapangan pekerjaan. Perbanyak proyek yang menyerap tenaga kerja. Bikin rencana untuk proyek dan program perluasan lapangan pekerjaan.

Itu artinya, jika lapangan kerja sudah ada, telah luas, jagalah dia. Lindungi dia dari kemerosotan ekonomi yang berujung pada hilangnya jutaan pekerjaan. Selamat Tahun Baru 2023, semoga tidak banyak lagi PHK. []

Penulis Abdul Kohar, Jurnalis Senior