Banyak Pemerintah Daerah Belum Mampu Latih Pekerja Migran
JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) menyebutkan, banyak pemerintah daerah yang belum siap melakukan pelatihan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Padahal, pelatihan PMI menjadi tanggung jawab pemerintah, sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Sesuai Pasal 39, 40, dan 41 UU Nomor 18 Tahun 2017, pelatihan PMI menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal, mulai 15 Januari 2021, kita sudah melakukan penempatan PMI dengan menggunakan skema pembebasan bea penempatan,” kata Ketua Umum Aspataki Saiful Mashud dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (26/11) seperti dilansir Antara.
Sejauh ini, kata dia, Aspataki masih menunggu realisasi pelatihan PMI dari pemerintah sebelum penempatan PMI pada 15 Januari 2021. “Apakah pemerintah akan menghentikan PMI atau mencarikan solusi agar pada 15 Januari 2021 nanti bisa terlaksana,” kata Saiful.
Dia juga memastikan, Aspataki sejak awal merebaknya pandemi covid-19 sudah mengeluarkan seruan kepada para anggota agar melakukan serangkaian tes dan memastikan PMI yang dikirim benar-benar sehat.
Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesja (BP2MI) Benny Rhamdani dalam sambutannya, saat membuka Konsultasi Nasional Aspataki, Rabu (26/11/2020), mengapresiasi masukan-masukan dari asosiasi dan terkait pelatihan PMI.
Ia juga menyerukan kepada seluruh perusahaan penempatan PMI agar benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Dengan cara, mewajibkan setiap PMI menjalani tes PCR sebelum diberangkatkan ke negara penempatan.
“Jangan sampai kasus 27 PMI di Taiwan yang diduga positif covid-19 terulang kembali. BP2MI mewajibkan seluruh perusahaan melakukan tes PCR terhadap para calon PMI yang mau ditempatkan,” ujarnya.
Ketua Panitia Konsultasi Nasional Aspataki, Puji Astuti menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan amanat AD/ART Aspataki yang dilakukan secara rutin, termasuk sejumlah penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai punya kepedulian terhadap PMI diberikan setiap dua tahun sekali, dan untuk tahun ini ada 19 penghargaan.
“Harapannya, melalui konsultasi dan pemberian penghargaan ini bisa lebih memotivasi anggota Aspataki untuk terus membenahi tata kelola penempatan PMI,” katanya. []
