BP2MI Lakukan Evaluasi Kinerja Kawan PMI
JAKARTA – Untuk mengukur dampak dan efektivitas kinerja Komunitas relawan (Kawan) PMI dalam mendukung perwujudan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh, pada Rabu (13/12/2023) tim BP2MI dan BP3MI Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja di beberapa titik pada Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), antara lain Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana.
Kepala BP3MI Sultra La Ode Askar dihadapan tim BP2MI pusat mengatakan tujuan dibentuknya relawan kawan PMI di tujuh belas (17) Kabupaten/Kota adalah untuk membantu BP3MI Sultra dalam hal penyebarluasan informasi serta pendampingan PMI terkendala yang akan dipulangkan ke daerahnya.
“Kehadiran relawan kawan PMI didaerah membawa dampak positif bagi BP3MI Sultra, jumlah pegawai yang terbatas serta luas wilayah yang tersebar di daratan dan kepulauan di Sultra membutuhkan relawan PMI yang bergerak cepat bila ada informasi yang sampaikan BP3MI Sultra,” ujar La Ode Askar.
Ketua Kawan PMI asal Kabupaten Bombana, Hardiawan mengatakan kepada bahwa terbentuknya kawan PMI di Kabupaten Bombana membantu BP3MI Sultra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait peluang kerja diluar negeri yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018.
“Kendala yang dihadapi seperti kurangnya dana operasional dari pusat, serta kurangnya sarana pendukung sosialisasi kegiatan kawan PMI seperti brosur, pamflet, poster dan banner yang dijadikan sarana informasi kepada masyarakat”, ujarnya.
Sementara itu, Ketua kawan PMI Kabupaten Konawe Selatan, Bayu Rahma Wijaya Kusuma memaparkan bahwa kendala yang dihadapi oleh kawan PMI anatar lain masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya kawan PMI di Kabupaten Konawe Selatan, keterbatasan personil dalam menjangkau wilayah kerja yang terdiri 25 kecamatan dan 351 desa, kurangnya operasional kawan PMI dalam melaksanakan tugasnya, tidak adanya kantor khusus yang dijadikan sebagai kantor sekretariat yang bisa dijadikan pusat informasi bagi masyarakat serta belum memiliki tanda pengenal bagi kawan PMI.
Ketua kawan PMI Kabupaten Kolaka Utara, Hasbi, menambahkan bahwa kendala yang kami hadapi antara lain, jadwal kegiatan kawan PMI dengan dengan relawan kawan PMI lainnya berbenturan sehingga sulit melakukan dengan koordinasi dengan maksimal, kurangnya sarana dan prasarana dilapangan, tidak adanya sarana pendukung seperti laptop untuk menyusun bahan laporan.
“Kesulitan menjangkau seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Kolaka Utara dikeranakan kurannya personil dari kawan PMI, belum ada atribut serta tanda pengenal kawan PMI sehingga berpengaruh terhadap kegiatan dilapangan.”, terang Hasbi.
Ketua kawan PMI Kabupaten Kolaka, Muhamammad Arfah mengatakan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya antara lain, sarana tempat berkumpul untuk melakukan rapat dirumah warga, transportasi ke masyarakat yang belum semuanya dimiliki oleh kawan PMI, anggaran yang terbatas membuat media cetak untuk mempromosikan peluang kerja keluar negeri tidak memadai. []
