Bukan Ditanggung Relawan atau SPPG, Ratusan Santri Keracunan Biaya Pengoibatannya Ditanggung Pemprov Jatim

SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan seluruh biaya pengobatan ratusan santri dan siswa yang terdampak keracunan diduga usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ditanggung penuh oleh negara melalui anggaran pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Emil Dardak kepada awak media usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Kamis (3/9/2026).

Emil menyebut prioritas utama pemerintah provinsi saat ini adalah memastikan agar seluruh anak yang menjadi korban insiden keracunan massal tersebut dapat menerima penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan yang tersedia secara maksimal.

Langkah tersebut, lanjut dia, diambil guna memastikan tidak ada lagi korban dugaan keracunan MBG tersebut yang luput dan tidak menerima perawatan medis yang memadai.

“Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik mungkin. [Mengenai biaya perawatan terhadap korban dugaan keracunan MBG di rumah sakit], harus ditanggung negara dong,” ucap Emil.

Menurut dia, pembiayaan perawatan di seluruh fasilitas kesehatan terhadap korban kasus keracunan massal ini tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebab, skema klaim terhadap peristiwa atau kasus sejenis memiliki mekanisme khusus di luar pertanggungan standar yang ditetapkan oleh BPJS.

Oleh karena itu, Emil menyatakan seluruh pengeluaran pengobatan tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam biaya rumah sakit unit milik pemerintah lewat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur pada pos alokasi lembaga Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim.

“Karena itu sebenarnya diintegrasikan ke dalam biaya dari rumah sakit unit pemerintah yang agak beda dengan kalau di swasta gitu. Karena memang ini kan bukan areanya BPJS kalau kejadian seperti ini,” kata dia.

Emil menyatakan kondisi APBD Provinsi Jawa Timur sangat memadai untuk menutup seluruh biaya jasa pengobatan bagi seluruh korban keracunan MBG di Tanggulangin, Sidoarjo. Selain itu, guna mengantisipasi lonjakan pembiayaan jasa maupun logistik medis, politikus Partai Demokrat ini juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana darurat pada pos Belanja Tak Terduga (BTT).

“Selama ini, tim itu sudah kerja dengan baik gitu ya dalam menangani. Adapun mengenai akumulasi dari penggunaan anggaran, saya rasa pokoknya harus cukup ya, harus cukup ya. Artinya, kita punya BTT (Belanja Tidak Terduga) juga kalau sampai apa yang sudah teranggarkan di Dinas Kesehatan tidak memadai gitu kan,” ujarnya. 

Mengacu pada hasil koordinasi dengan Dinkes Provinsi Jatim, Emil mengungkapkan pasokan logistik medis di seluruh fasilitas kesehatan rujukan, seperti cairan infus dan obat-obatan, dipastikan dalam kuantitas yang cukup dalam menangani para korban yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan.

Langkah pengalokasian APBD ini, lanjut Emil, merupakan wujud dukungan penuh Pemprov Jatim terhadap program prioritas nasional yang digulirkan pemerintah pusat, khususnya dalam situasi darurat penanganan kesehatan bagi pelajar.

“Ya, itulah bentuk bagaimana kita mendukung [program] prioritas nasional adalah tentu pemda juga punya peran begitu,” ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 664 santri serta pelajar dari 19 sekolah di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dilaporkan mengalami keracunan massal diduga mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga diare usai mengonsumsi menu MBG yang diproduksi oleh SPPG Sidoarjo Tanggulangin Kalitengah. Adapun menu yang disajikan saat itu di antaranya adalah nasi putih, orak arik telur, tempe bumbu bali, sayur tumis buncis baby corn, dan buah apel, Selasa (1/9/2026). []