Dengan Uang yang Dikirim, Setiap PMI Didorong Untuk Memiliki Investasi Usaha Mandiri di Kampung Halaman

JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan dana remitansi (pengiriman uang) khususnya dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat menjadi kekuatan kapital yang cukup besar jika dikelola dengan baik.

“Setelah PMI pulang ke tanah air, ia bisa membuka lapangan usaha baru atau menginvestasikan dananya di usaha tertentu. Jadi tidak sekadar pengiriman uang atau remitansi semata,” kata MenKopUKM Teten Masduki usai menyaksikan MoU antara PT MNC Kapital Indonesia denga Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)  di Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pembangunan Wirausaha dan Koperasi Malaysia Datuk Ewon Benedick, Acting Chairman Bank Rakyat Malaysia Datuk Mohd. Irwan Mohd Mubarrak dan Excecutive Chairman MNC Group Harry Tanoesoedibjoe.

Menteri Teten menjelaskan kerja sama antara PT MNC Kapital Indonesia dengan Bank Rakyat Malaysia diyakini dapat memberikan penguatan bagi para PMI yang selama ini bekerja di Malaysia.

“Saya percaya kerja sama ini akan memberikan  kemudahan dan keamanan transaksi keuangan, transaksi valuta asing, serta pendampingan investasi keuangan kepada pekerja migran Indonesia,” kata MenKopUKM.

Ia juga menegaskan, Indonesia harus mengambil tindakan konkret untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi serta hubungan internasional yang lebih baik bagi Indonesia.

“Pekerja migran berperan dalam mendukung  kontribusi ekonomi, maka PMI membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dengan cara mengurangi risiko eksploitasi, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata MenKopUKM.

Selain itu perlindungan hukum yang tidak kalah penting, kemudian kesejahteraan sosial dengan dukungan psikologis dan akses kepada layanan kesejahteraan sosial yang diperlukan.

MenKopUKM juga berharap kepada perusahaan perbankan PT. MNC Kapital agar dapat memberikan pembiayaan yang mudah dan murah kepada UMKM khususnya PMI yang ingin memulai menjalankan usaha.

“Hal itu karena berdasarkan survei Bank Indonesia, adanya kesenjangan finansial yang masih sangat besar, sebanyak 69,5 persen pelaku UMKM belum mendapatkan akses kredit perbankan. Potensi permintaan kredit mencapai Rp1.605 triliun,” katanya Menteri Teten.

Dalam menumbuhkan ekosistem usaha yang kondusif bagi UMKM, kata Menteri Teten, pemerintah juga telah menerapkan langkah strategis di bidang pembiayaan.

“Pemerintah terus menumbuhkan ekosistem yang kondusif bagi UMKM khususnya bidang pembiayaan, antara lain pembiayaan dalam kluster/rantai pasok melalui skema KUR klaster, dan pembiayaan koperasi melalui LPDB dengan bunga yang rendah,” ujar MenKopUKM.

Ia juga mengajak kolaborasi antar negara dalam mendukung PMI dan mendorong UMKM naik kelas.

“Maka dari itu saya mengajak, mari kita tingkatkan kolaborasi antar negara seperti saat ini untuk mendukung Pekerja Migran Indonesia serta mendorong UMKM Indonesia naik kelas,” kata Menteri Teten. []

Sumber Siaran Pers Kemenkop UKM