Ditarget, SMK Harus Hasilkan PMI Berkualitas

JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) menginisiasi Program SMK Go Global, yang disambut baik anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Muh Haris, M.Si.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah, dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kompetensi global sekaligus memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurut Muh Haris, program ini merupakan momentum penting untuk mengubah paradigma pekerja migran Indonesia dari sekadar penyedia tenaga kerja menjadi tenaga profesional yang memiliki sertifikasi, keterampilan, serta perlindungan yang memadai.

Ia menilai kebutuhan pasar kerja internasional yang terus meningkat harus dijawab dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan yang terintegrasi.

“Pekerja migran bukan lagi dipandang sebagai tenaga kerja berupah rendah, tetapi harus menjadi tenaga profesional yang memiliki kompetensi, sertifikasi internasional, dan mampu bersaing di pasar kerja global.”

“Negara wajib memastikan mereka berangkat secara prosedural, terlindungi, dan memperoleh pekerjaan yang layak,” tegas Muh Haris.

Berdasarkan paparan KP2MI/BP2MI, Program SMK Go Global merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempersiapkan kebutuhan hingga 500.000 tenaga kerja pada sektor-sektor prioritas.

Di antaranya, kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, konstruksi, pertanian, serta pekerjaan berbasis kelautan.

Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah menargetkan pelatihan bagi 40.000 peserta.

Terdiri atas 24.000 lulusan SMK/SMA/Politeknik dan 16.000 masyarakat umum, yang akan dipersiapkan bekerja di berbagai negara seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Singapura, Australia, hingga kawasan Eropa.

Muh Haris menilai fokus pemerintah pada sektor kesehatan dan hospitality merupakan langkah tepat mengingat kedua sektor tersebut memiliki permintaan tenaga kerja yang sangat besar di berbagai negara tujuan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya peserta pelatihan.

Melainkan dari berapa banyak lulusan yang benar-benar berhasil ditempatkan secara legal, memperoleh pekerjaan yang layak, serta terlindungi hak-haknya selama bekerja di luar negeri.

“Kita tidak boleh berhenti pada target pelatihan. Yang lebih penting adalah outcome-nya. Berapa banyak yang terserap bekerja, berapa yang memperoleh penghasilan layak, dan bagaimana negara hadir memberikan perlindungan sejak sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke Indonesia,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan dan pelindungan pekerja migran, Muh Haris menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menyoroti penyesuaian target peserta tahun 2026 dari 80.000 menjadi 40.000 peserta akibat keterbatasan waktu pelaksanaan.

Jadi, pemerintah perlu memastikan bahwa penurunan target tidak mengurangi kualitas pelaksanaan maupun capaian program.

Lebih lanjut, Muh Haris mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, industri, dan perusahaan penempatan pekerja migran.

Menurutnya, lulusan SMK harus memperoleh akses terhadap pelatihan bahasa asing, sertifikasi internasional, serta pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.

Ini bertujua agar mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah kompetisi tenaga kerja internasional.

Ia juga menilai pembentukan Satuan Tugas Percepatan SMK Go Global yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga merupakan langkah positif.

Namun harus diikuti dengan koordinasi yang kuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan birokrasi dalam implementasi program.

Muh Haris menambahkan bahwa keberhasilan Program SMK Go Global tidak hanya akan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia.

Akan tetapi juga berpotensi meningkatkan devisa negara melalui remitansi pekerja migran, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara pemasok tenaga kerja profesional di tingkat internasional.

“Saya berharap Program SMK Go Global menjadi titik awal transformasi besar dalam pembangunan SDM Indonesia,” tegasnya. []