Gandeng Imigrasi, BP2MI Ancam Cabut Permanen Paspor Pengirim PMI Nakal

JAKARTA – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dalam melumpuhkan praktik sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan adanya regulasi.

“Saya mengusulkan agar diformulasikan aturan untuk memberikan sanksi tegas kepada para sindikat. Kita mau memiskinkan mereka dan menyeret ke penjara. Salah satu cara ialah bekerja sama dengan Imigrasi untuk melakukan banned, pencabutan paspor bagi PMI terkendala,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Minggu, 2 April 2023.

Menurut Benny, pelindungan terhadap PMI tak bisa ditawar-tawar. Bahkan, lanjutnya, pemerintah harus lebih tegas dalam menghentikan praktik sindikat tersebut.

“Kita harus lebih canggih dan tegas untuk melumpuhkan sindikat. Pencegahan terus kami lakukan. Namun, penempatan terhadap PMI secara ilegal masih marak. Negara tak boleh kalah. Itu sebabnya, kami berharap kolaborasi bersama Imigrasi dimaksimalkan, tujuannya menjerat, bahkan sejak dini melumpuhkan gerakan para sindikat,” jelasnya.

Benny menjelaskan, terkait perlu dibuatnya kode atau identitas khusus untuk di paspor, dengan membedakan PMI dengan Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya. Hal itu agar identifikasi terhadap penempatan ilegal PMI lebih mudah dilakukan.

“Alhamdulillah Direktur Jenderal Imigrasi (Silmy Karim) mendukung usulan kami. Bahkan sepakat dan siap memperjuangkan apa yang kami usulkan itu,” katanya.

Benny menambahkan, terkait modus dan ekosistem penempatan ilegal, sebagian calon PMI menggunakan paspor turis, paspor ziarah, dan umrah sebagai modal untuk bekerja ke luar negeri secara unprosedural.

“Sanksinya, paling minimal 5 tahun PMI tak boleh lagi bekerja ke Luar negeri, jika yang bersangkutan diidentifikasi sebagai PMI terkendala. Kita sepakat mendorong pelayanan yang efektif, tidak rumit dan tidak berbelit-belit,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyambut positif yang diusulkan BP2MI untuk membela PMI.

“Semoga semangat itu tertular pada kita semua. Kami menyambut baik usulan-usulan dari BP2MI. Dan saya optimis, bisa kita wujudkan itu. Tinggal tim BP2MI dan Imigrasi kita tunjuk untuk bekerja, lalu laporkan hasilnya,” kata Silmy.

Silmy berharap, untuk ke depannya praktik di lapangan yang merugikan PMI selama ini dapat dirubah.

“Kita semua tak akan terima bila sindikat yang nyata-nyata bekerja melanggar aturan itu dibiarkan. InsyaAllah kita gerak cepat,” jelasnya. []

Sumber Medcom