Gelombang PHK Baru Menghantam Indonesia

JAKARTA – Sebagai informasi, pusat aglomerasi industri besar di Indonesia kini dikabarkan berada dalam posisi siaga satu.

Wilayah-wilayah industri seperti Jawa Barat, Banten, dan Batam diproyeksikan menjadi episentrum utama yang paling terdampak potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) baru di sektor manufaktur.

Laporan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan eskalasi konflik geopolitik global dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi pemicu utama yang langsung menusuk ke jantung daerah-daerah basis produksi nasional tersebut.

Hal ini disampaikan dalam laporan CORE bertajuk “Badai PHK (Belum) Berlalu” edisi 19 Mei 2026.

Lembaga think tank itu menyebutkan akan ada tambahan 15,3 ribu-20,3 ribu tenaga krja yang perpotensi kena PHK, di mana mayoritas terkonsentrasi di sektor manufaktur.

“Akan ada potensi tambahan PHK sebanyak 15,3 – 20,3 ribu pekerja. PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8,7 – 12,1 ribu pekerja, sektor jasa 3,3 – 4,5 ribu pekerja, dan di sektor pertanian mencapai 3,3 – 3,6 ribu pekerja,” tulis CORE dalam laporannya, dikutip Sabtu, 30 Mei 2026.

Mengapa aglomerasi paling rentan?

Menurut CORE, krisis ketenagakerjaan kali ini bersifat terlokalisasi pada kantong-kantong industri yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap komponen bahan baku impor.

Ketika rantai pasok global di Selat Hormuz terganggu dan nilai tukar rupiah merosot hingga menembus Rp17.400 per dolar Amerika Serikat, biaya produksi di pabrik-pabrik kawasan ini langsung membengkak drastis.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jawa Barat berkontribusi sebesar 27,8% terhadap industri pengolahan nasional.

Wilayah Bandung Raya (Cimahi, Majalaya), Bogor, dan Karawang merupakan basis terbesar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menyerap 3,76 juta tenaga kerja secara nasional.

“Sektor TPT rentan menghadapi gejolak kenaikan biaya bahan baku impor, utamanya serat sintetis yang sangat bergantung pada produksi nafta dari Timur Tengah. Selain itu, industri tekstil juga tertekan akibat maraknya impor ilegal dari China dan juga bersaing secara harga dengan produk Vietnam dan Bangladesh di pasar ekspor utama,” tulis Core.

Sinyal PHK di Jawa Barat sebetulnya sudah terlihat nyata. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang Januari-April 2026, Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka pekerja dirumahkan tertinggi, yakni mencapai 3.339 pekerja.

Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis kondisi jumlah korban PHK di Indonesia sepanjang Januari-April 2026. Berdasarkan data di Satudata Kemnaker, jumlah korban PHK selama periode 4 bulan itu mencapai 15.425 orang.

“Pada periode Januari s.d. April 2026 terdapat 15.425 orang tenaga kerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan),” tulis Satudata.kemnaker.go.id, dikutip Sabtu, 30 Mei 2026.

Adapun Batam, Batam, bersama koridor Bekasi-Cikarang, merupakan tulang punggung industri elektronik dan komputer nasional. Kota ini menampung sekitar 11.065 perusahaan, termasuk raksasa manufaktur seperti Infineon Technologies, Schneider Electric, dan Panasonic Gobel.

CORE menyebutkan, industri elektronik tercatat memiliki import intensity atau intensitas impor tertinggi di antara seluruh sektor manufaktur, di mana komponen seperti wafer silikon dan modul presisi wajib didatangkan dari luar negeri. Pelemahan rupiah langsung menggerus profit margin perusahaan secara masif.

Di Provinsi Banten, khususnya wilayah Tangerang dan Serang sudah lama menjadi klaster utama industri alas kaki nasional yang menopang total 921 ribu pekerja.

Sektor ini sangat bergantung pada bahan baku impor seperti sol sintetis, kulit buatan, dan bahan perekat. Kombinasi gangguan logistik dunia dan depresiasi rupiah memaksa pabrik-pabrik di Banten melakukan efisiensi ketat.

“Akibatnya, pangsa Banten dalam tenaga kerja alas kaki nasional terus tergerus dan saat ini diperkirakan berkisar 35–40%, bukan lagi dominan seperti satu dekade lalu. Meskipun demikian, sektor ini sangat bergantung pada bahan baku impor (sol sintetis, perekat), kulit sintetis, dan komponen impor; sehingga kombinasi pelemahan Rupiah dan gangguan logistik global menempatkan klaster Tangerang– Serang sebagai salah satu yang paling cepat menyesuaikan operasi,” tulis Core.

Laporan CORE juga menyebutkan pencatatan PHK yang dilakukan oleh Kemnaker diperkirakan belum mencakup perhitungan yang lebih luas dari isu pemutusan hubungan kerja.

Konfederasi Serikat Pekerja (KSPN) meyakini angka PHK lebih besar dari rilis pemerintah, sebab terdapat perusahaan yang tidak melaporkan kejadian PHK untuk menjaga citra di mata perbankan dan pembeli.

“Selain itu, perusahaan yang tertekan biaya produksi diperkirakan akan menempuh langkah seperti tidak memperpanjang kontrak PKWT, memotong jam kerja, atau menahan rekrutmen pengganti karyawan yang mengundurkan diri. Saluran-saluran non-PHK tersebut tidak masuk pelaporan PHK formal di Kemenaker,” jelas CORE. []