Harus Berapa Banyak Lagi Anak Anak Indonesia yang Diracun Menu  MBG  ?

JAKARTA – Sidoarjo seharusnya cukup membuat pemerintah menginjak rem.  Sejak Selasa, 1 September 2026, jumlah santri dan pelajar yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan sejumlah sekolah di Tanggulangin terus bertambah.

Hingga Kamis sore, 3 September, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat 730 orang terdampak. Sebanyak 23 orang masih menjalani rawat inap, 706 sudah diperbolehkan rawat jalan, dan satu orang masih dalam observasi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta maaf dan mengakui ada kelalaian dalam penyajian makanan.

Pengakuan itu penting. Setidaknya kita tidak sedang berbicara tentang tudingan orang yang sejak awal tidak menyukai MBG. Kepala lembaga yang mengurus programnya sendiri mengakui ada yang tidak beres. Masalahnya, kasus tidak berhenti di sana.

Di SMAN 3 Nganjuk, jumlah siswa yang terdampak kemudian berkembang menjadi 125 orang. Di Jombang, Dinas Kesehatan mencatat 256 siswa dan guru SMPN 1 Kabuh mengalami sakit perut, mual, muntah, pusing, dan diare setelah menyantap MBG.

Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, muncul kabar serupa. Dinas Kesehatan setempat mencatat 237 orang mengalami dugaan keracunan setelah menyantap MBG di Kecamatan Palupuh.

Kamis, 3 September, giliran SMAN 1 Lasem, Rembang. Ratusan siswa dan guru mengalami diare dan gangguan pencernaan. Reuters dalam pembaruan laporannya mencatat 777 warga sekolah terdampak, terdiri atas 752 siswa dan 25 guru.

Nama daerahnya berbeda. Dapurnya berbeda. Menunya pun tidak sama. Namun, dalam hitungan hari, anak-anak dan guru jatuh sakit setelah menyantap makanan dari program yang sama. Masih cukupkah semua itu disebut insiden?

Ini Sudah Menjadi Persoalan Sistem

Kita tetap harus hati-hati. Pada kasus yang pemeriksaan laboratoriumnya belum selesai, penyebab medis tidak boleh diputuskan berdasarkan dugaan semata. Namun, kehati-hatian tidak berarti kita harus pura-pura tidak melihat pola.

Reuters pada 3 September mencatat lebih dari 1.700 siswa dan guru jatuh sakit hanya dalam tiga hari dalam sejumlah kasus MBG. Angka itu bahkan belum memasukkan kejadian di Jombang.

Di Jawa Timur saja, pembaruan data pada 4 September mencatat 1.111 pelajar, santri, dan guru terdampak dalam tiga kasus. Angka sebesar itu sulit terus diperlakukan sebagai gangguan kecil di pinggir sebuah program besar.

Apalagi BGN sendiri sudah mengetahui salah satu akar persoalannya. Dalam rapat dengan Komisi IX DPR pada 3 September, Sudaryono menyebut lebih dari 80 persen kasus keracunan MBG terjadi akibat pelanggaran standar operasional prosedur. Ia menyinggung soal penyimpanan, kapasitas dapur, hingga waktu konsumsi makanan.

Kalau demikian, masalahnya bukan lagi mencari satu-dua petugas dapur yang lalai.

SOP dibuat justru agar kelalaian tidak berubah menjadi petaka. Dalam produksi pangan massal, aturan soal penyimpanan bahan mentah, suhu, kebersihan, waktu memasak, pengemasan, distribusi, dan batas konsumsi bukan urusan administrasi.

Salah pada satu titik bisa membuat ratusan orang sakit dalam sekali makan. Kalau pelanggaran SOP terus muncul di tempat berbeda, yang perlu diperiksa bukan sekadar siapa yang melanggar. Sistem yang memungkinkan pelanggaran itu terjadi berulang kali juga harus dibongkar.

Alarm Sudah Berbunyi Sebelum September

Pemerintah sebenarnya sudah mendapat peringatan lebih awal.

Pada 13 Agustus, ratusan murid di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami keracunan setelah menyantap MBG. Sehari kemudian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut jumlah korban sudah mencapai 353 murid.

Investigasi sementara BGN kemudian menemukan persoalan yang sulit dianggap sepele. Ratusan ekor ikan disebut tidak dimasukkan ke freezer dan dibiarkan pada suhu ruang sekitar 12 jam.

Itu bukan kesalahan kecil dalam sebuah dapur yang bertugas memberi makan anak-anak.

Lebih jauh ke belakang, angka yang dikeluarkan BGN sendiri juga menggelisahkan. Sejak MBG dimulai pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, sebanyak 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pernah disuspensi. Ketika itu terdapat 27.208 SPPG yang beroperasi.

Pada Agustus 2026, BGN juga mengumumkan 504 dapur MBG telah ditutup permanen karena dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi.

Angka itu jangan buru-buru dipamerkan sebagai bukti ketegasan pemerintah. Justru muncul pertanyaan yang lebih mengganggu: bagaimana ratusan dapur yang kemudian dinyatakan tidak layak sanitasi bisa masuk ke dalam sistem yang diberi tanggung jawab memasak untuk anak-anak?

Urutannya seharusnya sederhana. Layak dulu, baru beroperasi. Bukan memasak dulu, mengirim ribuan kotak makanan, kemudian belakangan ditemukan tidak layak.

Kalau seleksi dan pengawasan berjalan baik sejak awal, mestinya kita tidak perlu menutup ratusan dapur setelah program berjalan.

Sidoarjo Harus Menjadi Titik Berhenti

Selepas kasus besar di Tanggulangin, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan pernyataan keras. Pada 2 September, lembaga itu mendesak moratorium nasional terhadap operasional dan ekspansi MBG sampai dilakukan audit independen berbasis HAM dan keselamatan pangan, korban dipulihkan, serta pertanggungjawaban dibuka kepada publik.

Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur mengatakan:

“Anak-anak bukan objek produksi massal dan keselamatan mereka bukan biaya samping sebuah program politik. Ketika pemerintah telah mengetahui puluhan ribu dugaan korban dan tata kelola yang rapuh, tetapi tetap memperluas program dan mengambil ruang anggaran pendidikan, itu bukan lagi sekadar salah urus. Itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan konstitusi. Sidoarjo harus menjadi titik berhenti: hentikan ekspansi, audit secara independen, pulihkan korban, dan desak pertanggungjawaban.”

Kalimatnya memang keras. Klaim mengenai “puluhan ribu dugaan korban” merupakan pernyataan YLBHI, bukan angka yang kita nyatakan sendiri.

Namun, seruan untuk menjadikan Sidoarjo sebagai “titik berhenti” memperoleh konteks yang kuat ketika kejadian serupa terus muncul sesudahnya. Menyuspensi satu SPPG tidak lagi cukup.

Pemerintah tentu tidak harus menerima seluruh kesimpulan YLBHI. Tetapi tuntutan menghentikan ekspansi dan melakukan audit nasional tidak pantas dijawab dengan sikap defensif.

Apa gunanya terus membuka dapur baru ketika keamanan dapur yang sudah beroperasi belum seluruhnya bisa dijamin?

Terlalu Sibuk Mengejar Angka

Sejak awal, keberhasilan MBG gemar ditampilkan lewat angka. Jumlah penerima. Jumlah SPPG. Jumlah porsi. Besarnya anggaran. Angka besar memang mudah terlihat hebat dalam laporan.

Tetapi dapur bukan mesin fotokopi. Semakin banyak makanan yang harus dimasak setiap hari, semakin rumit risiko yang harus dikendalikan.

Ikan dan daging perlu disimpan dengan benar. Air harus bersih. Peralatan harus higienis. Tenaga dapur harus disiplin. Makanan matang tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Waktu perjalanan ke sekolah juga harus dihitung.

Satu kesalahan bisa mengenai ratusan anak sekaligus. Karo memperlihatkan bagaimana penyimpanan bahan baku dapat menjadi masalah serius. Kasus pada awal September kembali menunjukkan pentingnya disiplin waktu pengolahan, penyimpanan, dan konsumsi.

Di Lasem, misalnya, kepala sekolah mengungkap ada satu porsi ayam bakar yang ditemukan berlendir lalu disisihkan. Makanan disebut dimasak sekitar pukul 03.00 dan baru disantap sekitar pukul 12.00. Penyebab medis tentu tetap harus menunggu pemeriksaan, tetapi fakta semacam itu cukup untuk mempertanyakan cara produksi dan distribusinya.

Semakin besar program, semestinya semakin ketat pengawasannya. Kalau jumlah dapur tumbuh lebih cepat daripada kemampuan negara mengawasinya, ekspansi tidak lagi layak dipamerkan sebagai prestasi. Ia justru memperbesar risiko.

Anak Bukan Persentase

Ada pembelaan yang mudah dilontarkan setiap kali keracunan MBG dibicarakan: jumlah korban dibandingkan dengan puluhan juta porsi yang telah dibagikan.

Persentasenya kecil. Mungkin benar di kalkulator. Tetapi keselamatan anak bukan statistik cacat produksi.

Bagi sebuah lembaga, seratus korban mungkin hanya nol koma sekian persen. Bagi orang tua yang anaknya masuk IGD, hitungan itu tidak punya arti apa-apa.

Lagi pula, yang sedang kita hadapi bukan satu kejadian tunggal. Kasus muncul berulang, berpindah tempat, dengan korban puluhan hingga ratusan orang.

Justru karena MBG beroperasi dalam skala luar biasa besar, toleransi terhadap kesalahan seharusnya semakin kecil. Satu kesalahan dapur bisa mengenai ratusan anak dalam sekali makan.

Negara yang mengambil alih urusan menyediakan makanan kepada anak juga mengambil tanggung jawab atas keamanannya.

Tidak bisa mengambil pujian ketika program berjalan, lalu menunjuk petugas dapur ketika anak-anak jatuh sakit.

Guru Bukan Petugas Uji Pangan

Sekolah juga mulai didorong untuk lebih teliti memeriksa makanan sebelum dibagikan.

Sebagai kewaspadaan tambahan, tidak ada yang salah. Kalau lauk sudah berbau, berubah warna, atau berlendir, tentu harus ditolak.

Tetapi jangan pelan-pelan menjadikan guru sebagai pagar terakhir karena sistem di hulunya tidak bekerja. Guru bukan ahli keamanan pangan. Bakteri tidak selalu mengubah bau. Kontaminasi juga tidak selalu bisa dilihat dengan mata telanjang. Makanan yang sampai di sekolah mestinya sudah aman.

Kalau keselamatannya bergantung pada guru mencium kotak makanan satu per satu sebelum dibagikan, itu justru menunjukkan sistem pengawasan dapurnya belum bisa dipercaya.

Lebih buruk lagi bila tanda pertama bahwa makanan bermasalah baru terlihat setelah murid mulai muntah, diare, atau harus dibawa ke rumah sakit. Anak-anak tidak boleh menjadi alat uji terakhir sebuah program pangan nasional.

Yang Perlu Dievaluasi Juga Programnya

Setiap terjadi keracunan, pola reaksinya nyaris sama. SPPG disuspensi, petugas diperiksa, sampel dikirim ke laboratorium, lalu keluar janji evaluasi.

Yang jarang disentuh adalah pertanyaan di hulunya: apakah bentuk MBG seperti sekarang memang merupakan cara paling tepat menangani persoalan gizi?

Pertanyaan itu sah. MBG adalah kebijakan publik, bukan ajaran yang kebal kritik.

Ia menggunakan uang rakyat dalam jumlah sangat besar dan menyentuh puluhan juta orang. Karena itu, kritik tidak boleh berhenti pada kualitas telur, ikan, atau dapur.

Mengapa intervensinya harus begitu luas, termasuk kepada anak yang tidak mempunyai masalah gizi? Mengapa bantuan tidak lebih dipusatkan kepada kelompok yang memang rentan: anak dengan masalah gizi, keluarga miskin, ibu hamil, ibu menyusui, atau balita?

Berapa sebenarnya ongkos membangun dan mengawasi puluhan ribu dapur, melakukan distribusi setiap hari, mengurus limbah, menjaga rantai dingin, membayar tenaga kerja, dan menangani risiko keamanan pangan?

Pertanyaan seperti itu harus dijawab dengan data, bukan dengan kalimat bahwa MBG adalah program prioritas.

Jangan sampai negara terlalu sibuk memberi makan semua orang, tetapi kehilangan ketepatan dalam menolong mereka yang memang membutuhkan.

Saatnya Menginjak Rem

Desakan untuk menghentikan ekspansi MBG seharusnya tidak langsung dijawab dengan sikap defensif.

Pemerintah perlu mengaudit program ini tanpa beban menjaga gengsi politik. Jangan tambah dapur dulu. Periksa yang sudah berjalan.

Audit dapurnya, bukan hanya map dokumennya. Cek sumber air, penyimpanan bahan mentah, freezer, kapasitas memasak, jumlah pekerja, kebersihan peralatan, kendaraan distribusi, jarak ke sekolah, sampai berapa lama makanan matang berada dalam kotak sebelum disantap.

SPPG yang belum memenuhi standar tidak boleh beroperasi. Tidak ada istilah “sambil melengkapi” untuk urusan keselamatan pangan.

Audit juga tidak cukup dikerjakan oleh lembaga yang sekaligus dituntut mengejar target perluasan. BPOM, dinas kesehatan, ahli keamanan pangan, epidemiolog, auditor, dan unsur independen harus dilibatkan. Hasilnya dibuka kepada publik.

Kalau sebuah dapur ditutup karena tidak layak, publik berhak tahu bagaimana ia bisa beroperasi sebelumnya.

Kalau terjadi keracunan, hasil laboratorium harus diumumkan. Kalau ada kelalaian, terang siapa yang bertanggung jawab.

Kita tidak membutuhkan lagi janji bahwa kasus serupa tidak akan terulang. Janji semacam itu terlalu sering datang setelah ambulans lebih dahulu tiba di sekolah.

Jangan Tunggu Korban Berikutnya

Kita sebenarnya tidak kekurangan alarm.

Kasus sudah datang berulang. Ribuan SPPG pernah disuspensi. Ratusan dapur telah ditutup permanen karena persoalan sanitasi. Kepala BGN sendiri mengakui sebagian besar kasus keracunan berkaitan dengan pelanggaran SOP.

Pemerintah tidak bisa lagi mengatakan tidak mengetahui risikonya.

Anak-anak yang menerima MBG tidak tahu dari mana ikan yang mereka makan berasal. Mereka tidak tahu berapa lama bahan makanan berada di luar freezer. Tidak tahu pukul berapa lauk dimasak. Tidak tahu dapurnya laik atau tidak. Tidak tahu kotak makan itu sudah berapa jam berada dalam perjalanan.

Mereka hanya menerima makanan yang disodorkan kepada mereka. Karena tidak punya pilihan, mereka justru berhak mendapatkan perlindungan paling ketat.

YLBHI menyebut Sidoarjo harus menjadi titik berhenti.

Setidaknya satu bagian dari seruan itu patut dijalankan sekarang: hentikan dulu nafsu memperluas program. Bereskan dapur yang sudah ada. Bongkar sistem pengawasannya. Audit secara terbuka. Pulihkan korban.

Setelah itu, pemerintah perlu menjawab dengan jernih apakah program sebesar ini masih layak diteruskan dengan desain yang sama.

Sebab masalah MBG sekarang bukan lagi kekurangan tanda peringatan. Tanda itu sudah terlalu banyak.

Yang belum terlihat justru keberanian untuk menginjak rem. Berapa anak lagi harus jatuh sakit sebelum pemerintah berani melakukannya? []