Jumlah Keberangkatan PMI Asal Jawa Timur Terbanyak Se-Indonesia Sepanjang 2022
Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono (foto Kominfo Jatim)
JAKARTA – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, selama tahun 2022, total pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebanyak 200.761 orang.
Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi terbanyak penyumbang PMI dengan jumlah 51.348 orang. Posisi kedua Provinsi Jawa Tengah sebanyak 47.480 orang.
Urutan ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa Barat dengan jumlah sebanyak 33.285 orang. Keempat adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebanyak 22.790 orang.
Posisi kelima ditempati Provinsi Lampung sebanyak 14.052 orang.
Di Jatim, penempatan PMI tertinggi berasal dari Ponorogo, sebanyak 7.566 orang. Disusul Blitar sebanyak 6.961 orang, Malang, 6.590 orang, Tulungagung 5.202 orang, Banyuwangi, 4.335 orang, Madiun 3.533 orang, Kediri 2.575 orang, dan Ngawi 1.832 orang.
Sementara untuk negara penempatan PMI, terbanyak adalah Hongkong. Disusul Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Singapura dan Jepang.
Sebelum PMI dari Jatim dikirim ke luar negeri, mereka harus Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jatim. OPP ini menjadi salah satu fungsi perlindungan PMI pada saat sebelum bekerja (pre-employment).
“Ini (OPP) menjadi langkah hadirnya pemerintah dalam penyiapan dan penyediaan kualitas calon tenaga kerja (calon pekerja migran) yang akan bekerja ke luar negeri,” kata Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Senin (30/01/2023).
Dia menambahkan, terbitnya UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi bentuk perhatian serius pemerintah dalam melindungi para PMI.
Menurutnya, jika dulu banyak permasalahan yang dialami PMI baik penipuan saat akan berangkat sampai dengan kepulangannya di bandara tanah air, maka saat ini PMI tidak perlu khawatir lagi.
“Karena negara memberikan perlindungan tidak hanya saat sebelum berangkat tapi juga sampai kepulangannya,” ujarnya.
Sementara itu Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pelaksanaan OPP ini menjadi bagian perlindungan negara bagi para PMI. Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk memberikan perlindungan yang lebih baik untuk para PMI.
“Pelaksanaan orientasi ini juga bentuk penghormatan dengan memberikan berbagai fasilitas negara untuk pelaksanaan orientasi ini. Disiapkan perlakuan hormat kepada para pekerja sebagai pahlawan devisa yang berasal dari Jatim,” katanya. []
