May 31, 2024

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Kunjungi Hong Kong, Gubernur Jawa Timur Janjikan Bangun Pusat Pelatihan Digital untuk PMI

2 min read

HONG KONG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan pelatihan keterampilan bisnis digital kepada pekerja migran Indonesia (PMI) asal provinsi setempat agar dapat mandiri saat memutuskan kembali ke Tanah Air.

“Sebagian besar PMI memang sudah memiliki keterampilan yang sudah didapat saat bekerja di luar negeri. Kami akan kembali menguatkan keterampilan mereka, terutama agar bisa mengembangkan bisnis secara digital ketika pulang ke kampung halaman,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Minggu.

Ia pada Minggu ini bersilaturahim dengan 100 perwakilan PMI asal Jatim di Hong Kong.

Pada kesempatan itu, disampaikan pelatihan untuk menguatkan keterampilan PMI dapat dilakukan di Kampus Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Shopee, Malang, Jatim.

“Kampus Shopee terletak di Unit Pelaksana Teknis atau UPT milik Dinas Koperasi dan UMKM Jatim di Malang. Bisa memfasilitasi pelatihan per kelompok yang terdiri dari 40 orang selama tiga bulan secara gratis. Keterampilan yang diajarkan mulai dari konsultasi produk, fotografi produk, hingga pemasaran secara digital,” ujarnya.

Materi pelatihan terdiri atas penyiapan produk dengan kualitas yang terstandarisasi, memotret produk sehingga orang tertarik membeli, cara memasarkan produk secara digital, serta diajarkan keterampilan pidato.

“Di Kampus Shopee ada ruangan khusus yang mengajarkan berjualan secara live streaming. Kalau sudah tiga bulan, mereka diharapkan menjadi top marketer karena penjualannya sudah harus berbasis daring,” tuturnya.

Khofifah berharap, pertemuan dengan perwakilan PMI di Hong Kong menghasilkan rekomendasi usulan program yang nantinya dapat dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau tidak memungkinkan, maka kami menyiapkan berbagai macam program keterampilan baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jatim. Bisa juga menggunakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jatim,” ucapnya. []

Sumber Antara

Advertisement
Advertisement