Merespon Keluhan PMI Hong Kong, Kepala BP2MI Temui Direksi BNI

JAKARTA – Merespon keluhan sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait Kredit Tanpa Agunan (KTA), termasuk PMI Hongkong, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani langsung mengagendakan pertemuannya dengan Direksi Bank Negara Indonesia (BNI). Benny menyebutkan niat baik dirinya untuk membantu PMI disalahmanfaatkan.

‘’Skema KTA untuk PMI sangatlah membantu PMI dan Keluarganya. Selain bunganya kecil (11%), juga menyelamatkan PMI dari praktek menjual aset miliknya. Meminjam ke rentenir yang diikat dengan pengembalian yang tinggi. Tapi, sayangnya terjadi insiden penyalahgunaan. Rupanya ada pihak yang mencoba bermain. Hal ini telah disampaikan 53 PMI yang menjadi korban,’’ ujar Benny saat bertemu Direksi BNI, di Wisma 46 BNI Jakarta, Rabu (15/03/2023).

Lanjut Benny mengingatkan, siapapun yang mencuri peluang dari proses penyaluran program KTA tersebut untuk mencari keuntungan, akan diusut dan diproses secara hukum. Menurut Benny, keberpihakan negara melalui BP2MI yang bekerja sama dengan Kementerian BUMN jangan didompleng oleh sindikat.

‘’Saya tidak mau niat baik negara, BP2MI dan BUMN, melalui BNI dalam implementasi program KTA, dimanfaatkan rentenir atau sindikat sebagai pihak ketiga yang memberatkan PMI. Yang terjadi di lapangan, ada PMI yang dibebani bunga pinjaman tidak wajar. Ini kejahatan, dan akan kami usut tuntas,’’ tutur Benny, di hadapan Direktur Institusional Banking, Sis Apik Wijayanto, dan sejumlah jajarannya yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Melalui berbagai pertimbangan, Benny tak mau korbannya makin banyak, sehingga meminta pihak BNI untuk menghentikan sementara (ditangguhkan) program KTA untuk skema P to P (Private to Private). Sambil Benny meminta pihak BNI dan jajarannya di BP2MI untuk menginvestigasi masalah pemanfaatan KTA yang tidak sesuai ketentuan.

‘’Besaran bunga dari KTA telah diatur. Ini memudahkan PMI, kok dalam prakteknya ada oknum yang meminta PMI membayar bunga lebih dari yang seharusnya. Ini tidak boleh. Saya minta KTA untuk program P to P dihentikan dulu. Kita meminimalisir, mencarikan solusi agar tidak jatuh korban lebih banyak. Saya juga minta agar kasus ini diusut tuntas, jangan main-main dengan PMI. Jika ada sindikat rentenir yang terlibat kita seret untuk proses hukum,’’ tutur Benny tegas.

Selanjutnya, Sis Apik Wijayanto meminta BP2MI agar diberikan kesempatan untuk diselesaikan keluhan yang disampaikan sejumlah PMI tersebut. Sis Apik menyebut pihaknya tak main-main untuk menerapkan sanksi tegas bagi pihak internal BNI yang bermain. Menurutnya akan dilakukan evaluasi dari tahapan penyaluran KTA.

‘’Tidak boleh siapapun mengambil untuk pogram KTA PMI. Saya mohon Pak Kepala BP2MI untuk kita carikan solusinya bersama. Saya juga tak mau Lembaga BNI dibawa-bawa seolah terlibat dalam praktek curang tersebut. Menjadi komitmen saya, bila ada pegawai internal BNI ditemukan bermain maka akan kami terapkan sanksi yang seberat-beratnya. Kami akan mengevaluasi program ini, dan sudah barang tentu setuju dengan apa yang disampaikan Pak Benny tadi, jangan sampai KTA disalahmanfaatkan,’’ tutup Sis Apik.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BP2MI turut didampingi oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Lasro Simbolon; dan Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Sri Andayani. Kemudian dari BNI, juga hadir GM BNI Teddy Wishadi, GM BNI Ahmad Salman Somantri, dan DGM BNI, Nyoman. []