Nakal, Dua Perusahaan P3MI Ditindak Tegas

JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memperkuat pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Hal ini guna memastikan proses perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan, pengenaan sanksi administratif, hingga pencabutan izin usaha terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

‎Direktur Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan KP2MI, Brigjen Pol. Guritno Wibowo, menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian konferensi pers pengungkapan dan penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta permasalahan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026) dan Kamis (12/11/2026).

‎Dalam konferensi pers di Mabes Polri, KP2MI menyampaikan perkembangan penanganan dugaan TPPO dengan modus penempatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural ke Arab Saudi yang melibatkan PT Alfa Nusantara Perdana (ANP). Konferensi pers tersebut juga membahas pengungkapan kasus penempatan secara nonprosedural ke Turki serta perkembangan penanganan TPPO dengan modus perekrutan sebagai militer bayaran di Rusia.

‎”Pada 2025, KP2MI melakukan penanganan dan pendalaman terhadap kasus Pekerja Migran Indonesia berinisial Y yang ditempatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PT ANP terbukti memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun Enjaz perusahaan tanpa melaksanakan proses penempatan sesuai prosedur,” ujar Guritno.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah pelanggaran, antara lain perekrutan atau penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara yang dinyatakan tertutup, serta tidak diselesaikannya permasalahan pekerja migran yang telah ditempatkan.

‎”Atas pelanggaran tersebut, pada 30 September 2025 KP2MI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan Nomor 20 Tahun 2025. PT ANP diberikan waktu selama tiga bulan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah dilakukan evaluasi, sanksi tersebut diakhiri pada 17 November 2025, dengan ketentuan perusahaan tetap berada dalam pengawasan KP2MI selama 12 bulan,” imbuh Guritno.

‎Namun, permasalahan kembali mencuat pada Februari 2026 terkait Pekerja Migran Indonesia atas nama almarhumah SM. Berdasarkan hasil pendalaman lebih lanjut, ditemukan kembali keterlibatan PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun Enjaz perusahaan. Akan tetapi, nama Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak ditemukan dalam data yang sebelumnya diserahkan PT ANP kepada KP2MI saat pemenuhan kewajiban atas sanksi administratif.

‎Guritno menegaskan bahwa KP2MI mengambil tindakan tegas karena pelanggaran kembali terjadi selama masa pengawasan.

‎“Mengingat pelanggaran kembali terjadi dalam masa pengawasan 12 bulan tadi, KP2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut SIP3MI (Surat Izin Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) PT ANP melalui Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1876 Tahun 2026 pada tanggal 10 September 2026,” tutur Guritno.

‎Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia.

‎Tindak Tegas PT Ceger Sari Buana
‎Selain penanganan kasus PT ANP, KP2MI juga melakukan penanganan dan pendalaman terhadap sejumlah permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia yang berproses melalui PT Ceger Sari Buana, khususnya terkait rencana penempatan ke Slovakia.

‎Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya (11/11), Guritno menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan menemukan sejumlah permasalahan, di antaranya data Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengadu tidak tercatat dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), tidak ditunjukkannya dokumen izin kerja (working permit) yang telah disahkan, tidak adanya bukti keikutsertaan dalam kelas bahasa, serta tidak dilakukannya registrasi dan fasilitasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para calon pekerja.

‎”KP2MI telah melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap PT Ceger Sari Buana pada 8 dan 17 Juli 2026. Dalam proses tersebut, perusahaan menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan para calon pekerja migran. Namun, perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi komitmen penyelesaian sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi,” kata Guritno.

‎Atas hasil pemeriksaan dan pendalaman tersebut, KP2MI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan terhadap PT Ceger Sari Buana.

‎Sanksi ini dituangkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan Nomor 44 Tahun 2026 tanggal 21 Oktober 2026 untuk jangka waktu tiga bulan. Sanksi tersebut dikenakan berdasarkan pelanggaran Pasal 9 ayat (1) huruf x Peraturan Menteri P2MI/BP2MI Nomor 4 Tahun 2025, yaitu tidak memberikan pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia.

‎”Selama masa pengenaan sanksi, PT Ceger Sari Buana dilarang melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia di seluruh Indonesia serta memproses dokumen penempatan bagi calon pekerja yang belum menandatangani Perjanjian Penempatan, termasuk pekerja migran yang sedang cuti,” tandasnya.

‎Perusahaan juga diwajibkan menyelesaikan seluruh permasalahan, memenuhi hak-hak para calon pekerja dan pekerja migran, menyampaikan daftar lengkap calon pekerja dan pekerja migran yang direkrut dalam dua tahun terakhir, menyampaikan daftar mitra usaha, serta menyusun rencana aksi perbaikan.

‎Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelindungan
‎Dalam penanganan berbagai kasus tersebut, KP2MI terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik melalui Bareskrim Polri maupun Polda Metro Jaya. Koordinasi dilakukan melalui pertukaran informasi, dukungan data dan dokumen pendukung, serta langkah pengawasan terhadap perusahaan penempatan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

‎“Penegakan hukum merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan praktik perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara melawan hukum,” tegas Guritno.

‎Ia juga menegaskan bahwa KP2MI akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan kasus-kasus penempatan pekerja migran bermasalah, baik melalui pertukaran informasi, dukungan data, maupun langkah pengawasan terhadap perusahaan penempatan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

‎KP2MI turut mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar memastikan proses penempatan dilakukan melalui perusahaan penempatan yang memiliki izin resmi. Masyarakat juga diminta memeriksa kesesuaian pekerjaan dan perjanjian kerja serta tidak mudah tergiur tawaran gaji besar tanpa kejelasan pemberi kerja dan prosedur penempatan.

‎Guritno menegaskan bahwa KP2MI tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penempatan yang mengabaikan hak dan pelindungan pekerja migran.

‎“Setiap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui pengenaan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha,” pungkasnya.

‎Melalui penguatan pengawasan, penindakan administratif, dan sinergi dengan aparat penegak hukum, KP2MI berkomitmen memastikan setiap Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia mendapatkan hak serta pelindungan yang layak sejak proses perekrutan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air. []