Pengetatan Pembatasan Sosial di Pulau Jawa dan Bali Diperpanjang
JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan pemerintah memperpanjang pembatasan aktivitas masyarakat di Pulau Jawa-Bali telah dipertimbangkan secara matang.
Kebijakan itu telah melalui serangkaian pertimbangan dan perhitungan yang matang.Pilihan itu akhirnya diputuskan untuk kemaslahatan masyarakat luas.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga Hartarto di akun twitter Kemenko Perekonomian @PerekonomianRI. Dia mengatakan, keputusan pemerintah memperpanjang pembatasan aktivitas masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mulai 26 Januari hingga 8 Februari bersifat final.
“Kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terhitung mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021 sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan seksama,” ujarnya.
Dia mengatakan, kebijakan itu tentu membuat tidak nyaman sejumlah pihak. Dia mengakui tentu ada pihak-pihak yang terdampak atau dirugikan sexara sosial ataupun secara ekonomi oleh kebijakan itu. Tetapi, pemerintah tentu punya alasan yang lebih besar untuk dipertahankan.
“Mungkin (keputusan itu) membuat tidak nyaman sejumlah pihak terutama mereka yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Namun apa yang ditetapkan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat luas,” katanya.
Dia berharap kebijakan memperpanjang PPKM itu memberi efek meningkatnya kedisiplinan semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Sehingga akan semakin banyak daerah yang mengalami penurunan kasus Covid-19 di daerahnya.
“Kami berharap pada periode PPKM 26 Januari -8 Februari semua pihak semakin disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga selain Banten dan Jogjakarta, akan lebih banyak lagi provinsi yang mengalami penurunan kasus Covid-19,” katanya.[]
