Penjarahan Usai Tsunami, Pengusaha Ritel Sayangkan Sikap Pemerintah

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyayangkan aksi pengambilan barang secara massal yang dilakukan oleh masyarakat usai bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (2/10/2018).

Ketua Umum Aprindo, Roy N Mandey, juga menyesalkan sikap pemerintah yang seperti membenarkan aksi pengambilan barang tersebut.

Ketika tiba di Poso, Minggu (30/09/2018), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat memberi izin kepada masyarakat untuk mengambil barang di toko ritel yang ada di Palu dan Donggala karena kebutuhan yang mendesak dalam kondisi darurat.

Pernyataan Tjahjo tersebut kemudian disalahartikan oleh masyarakat sehingga muncul aksi yang terindikasi penjarahan di sejumlah area komersial di Palu.

Roy mengatakan pemerintah tidak mengkoordinasikan keputusan itu terlebih dahulu dengan para pemilik usaha atau manajemen. Pemerintah juga tidak menghubungi Aprindo sebagai asosiasi pengusaha toko modern.

Menurut Roy, keputusan tersebut tidak mendidik masyarakat.

“Di samping itu pemerintah seolah-olah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertindak di luar tata krama, moral, etika, multitafsir dan kurang berbudaya,” ujar Roy dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (02/10/2018).

Padahal, sambungnya, selama ini peritel modern turut pula memberikan kontribusi bagi kemajuan dan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Corporate Affair Director Midi Utama Indonesia, Solihin, mengatakan aksi pengambilan barang secara massal terjadi di 41 gerai Alfamidi yang tersebar di Kota Palu. Ia mengatakan, 38 dari 41 gerai tersebut mengalami kerusakaan cukup parah, sementara tiga unit lainnya hancur rata dengan tanah.

Tidak hanya unit toko, sebuah pusat distribusi barang Alfamidi yang beroperasi di wilayah Palu juga turut diserbu warga. Adapun barang-barang yang diambil tidak hanya berupa makanan dan minuman, namun juga barang-barang non pangan.

“Saya punya distribution center untuk menampung dan mendistribusikan barang, kemarin sudah habis semua barangnya diambil warga,” ujar Solihin dinukil dari Beritagar.id, Selasa (02/10/2018).

Kendati begitu, Solihin tidak ingin membesar-besarkan isu kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat aksi massa tersebut. Ia hanya mengatakan, toko yang diambil rata-rata memiliki stok barang dengan total nilai mencapai Rp300 juta.

Solihin menegaskan tidak menerima perintah dari pemerintah untuk membuka toko dan mendistribusikan bantuan kepada warga yang membutuhkan bantuan darurat. Hal tersebut, menurutnya, seharusnya dikoordinasikan terlebih dulu dengan para pemilik toko.

“Saya tidak pernah mendengar langsung pemerintah mengeluarkan pernyataan itu. Saya hanya membaca itu dari media,” ujar Solihin.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Jenderal, Setyo Wasisto, dalam Tribunnews mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelidiki dugaan adanya provokator dalam aksi penjarahan tersebut.

Polri meminta masyarakat atau siapapun tidak melakukan penjarahan di lokasi gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala. Saat ini, kata Setyo, kepolisian terlebih dahulu melakukan tindakan persuasif kepada para pelaku. Sebab, situasi belum memungkinkan untuk melakukan penegakan hukum.

Namun, jika tindakan tersebut di luar batas kewajaran maka mereka tidak segan untuk melakukan penindakan.

Rugi Rp450 miliar

Aprindo mencatat kerugian material para anggotanya akibat gempa dan tsunami yang menyapu Palu dan Donggala mencapai Rp450 miliar. Kerugian tersebut dialami oleh para anggota Aprindo yang memiliki gerai toko modern seperti Ramayana, Matahari, Hypermart, dan Alfamidi di Poso, Palu, dan Donggala.

Kerugian yang dihitung meliputi kerusakan bangunan, barang dagangan yang ada di toko, dan stok barang yang tersimpan di gudang.

Selain menimbulkan kerugian materi, bencana gempa dan tsunami turut menelan nyawa lima orang penjaga toko yang tengah bertugas pada saat kejadian.

Sampai saat ini, gerai ritel Aprindo yang berada di Palu dan Donggala masih belum dapat beroperasi karena masih dalam proses konsolidasi dan pendataan.

“Semoga dalam waktu singkat dapat segera beroperasi kembali untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ujar Roy N Mandey.

Marak Penjarahan, Relawan Bingung Kirim Bantuan

Relawan yang bertugas menggalang bantuan untuk korban gempa bumi kebingungan mengirim bantuan ke lokasi bencana. Hal itu lantaran berita penjarahan atas bantuan yang melintas di perbatasan Pasang Kayu, Sulawesi Barat, dengan Donggala, Sulawesi Tengah.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Selasa (2/10/2018), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pinrang menggalang dana untuk korban bencana alam gempa bumi dan tsunami Palu-Donggala. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan untuk membantu meringankan beban korban bencana alam itu.

Hanya saja, para relawan kebingungan untuk mengirim barang bantuan yang telah berhasil dikumpulkan karena ada penjarahan.

Ketua PWI Pinrang Masrul Umar menyebut pihaknya ingin memegang amanah dari para donatur yang berharap bantuan itu bisa meringankan beban para korban bencana alam di kedua tempat itu.  (Karlina Sintia Dewi)  []