Perempuan Pekerja Migran Lebih Aktif Bermedia Sosial

JAKARTA – Perempuan pekerja migran asal  Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia dan Hong Kong lebih komunikatif dibandingkan laki-laki pekerja migran. Selain itu, perempuan pekerja migran juga lebih kompleks pola komunikasinya. Jika laki-laki pekerja migran lebih banyak berkomunikasi mengenai kabar keluarga, perempuan pekerja migran, selain mengomunikasikan kabar keluarga, juga membahas keuangan dan masa depan kehidupannya.

Perempuan pekerja migran juga lebih aktif bermedia sosial, tidak hanya melalui Facebook, tetapi juga Instagram, Whatsapp, atau media sosial lain. Namun, saat berkomunikasi dengan keluarga di daerah asalnya, pekerja migran mayoritas masih menggunakan sambungan telepon.

Hal itu terungkap dari hasil penelitian tentang komunikasi berbasis online pekerja migran Indonesia, yang disampaikan dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr Nani Nurani Muksin dan Amin Shabana, serta Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, Budi H Laksana. Penelitian itu dilakukan sejak Maret 2019 hingga Oktober 2020 oleh Tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ, yang dipimpin Nani di Malaysia dan sejumlah daerah sumber pekerja migran di Indonesia.

Mereka jika kehabisan pulsa atau kuota, merasa mati gaya.

Bahkan, dalam diseminasi hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) yang digelar UMJ secara dalam jaringan (daring), Minggu (8/11/2020), Budi menyatakan, pekerja migran Indonesia di Malaysia sebulan bisa menghabiskan 30-40 persen penghasilannya untuk berkomunikasi, khususnya memakai media sosial. ”Mereka jika kehabisan pulsa atau kuota, merasa mati gaya,” imbuh Nani.

Pekerja kerah biru

Penelitian yang dilakukan Tim UMJ itu lebih berfokus pada pekerja migran asal Indonesia di Penang, Malaysia. Sekitar 70 persen pekerja migran asal Indonesia itu adalah perempuan dan sisanya lelaki.

Pendapatan mereka antara Rp 5 juta-Rp 8 juta per bulan dan sebagian besar, tak kurang dari 50 persen, dikirimkan untuk keluarganya di Indonesia. Buruh migran itu termasuk pekerja kerah biru (blue collar), pekerja kalangan bawah, yang bekerja di sektor formal: kilang (pabrik) atau ladang/kebun dan pekerja sektor informal: asisten rumah tangga (ART).

Budi sepakat dengan hasil temuan penelitian tersebut, yakni pekerja migran asal Indonesia di Malaysia memerlukan literasi keuangan agar lebih bisa memanfaatkan penghasilannya secara optimal. Ia memprihatinkan, jikalau pekerja migran mengalokasikan penghasilannya lebih banyak untuk berkomunikasi, khususnya untuk mengakses media sosial, yang terjadi adalah tak mampu menabung untuk kepentingan masa depannya.

Pada Juni 2020, jumlahnya menurun, tinggal tidak kurang dari 582.746 orang.

Nani menambahkan, dari penelitian yang dipimpinnya, kebutuhan berkomunikasi, terutama melalui media sosial, sudah menjadi kebutuhan utama, primer, bagi pekerja migran asal Indonesia, khususnya yang masih lajang. Bermedia sosial bukan hanya untuk menyapa rekan atau keluarganya, melainkan juga untuk hiburan.

Namun, biaya untuk ”gaya hidup”, termasuk untuk berkomunikasi, pekerja migran Indonesia di Malaysia lebih kecil dibandingkan pekerja migran Indonesia di Hong Kong sehingga nilai kirimannya ke Tanah Air pun lebih besar.

Amin dan Nani menjelaskan, Malaysia menjadi lokasi penelitian Tim UMJ karena sejak lama pekerja migran asal Indonesia adalah yang terbesar di negeri jiran  itu. Data tahun 2015 menunjukkan, tidak kurang dari 728.890 warga negara Indonesia (WNI) bekerja di Malaysia dan merupakan 39 persen dari total pekerja asing di Malaysia. Namun, mayoritas mereka adalah pekerja kerah biru.

Walaupun sebagai pekerja kerah biru, Nani dan Amin mengungkapkan, dari penelitian UMJ tercatat hampir semua pekerja migran itu memiliki telepon pintar (smart phone) atau telepon genggam untuk berkomunikasi dengan keluarganya di Tanah Air maupun bermedia sosial. Namun, dalam berkomunikasi dan bermedia sosial itu, mereka belum menempatkan menabung atau mengembangkan dana yang dimilikinya untuk kegiatan ekonomi produktif.

Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi kebutuhan yang mendesak bagi pekerja migran sehingga mereka bisa memanfaatkan penghasilannya dengan lebih baik.

Menurut Budi, sejak pandemi Covid-19, jumlah buruh migran asal Indonesia di Malaysia pun menurun. Pada Juni 2019, tercatat ada 704.175 WNI yang bekerja di Malaysia yang memiliki dokumen lengkap.

Namun, pada Juni 2020, jumlahnya menurun, tinggal tidak kurang dari 582.746 orang. Jumlah itu tak termasuk pekerja migran asal Indonesia yang tak memiliki dokumen saat memasuki wilayah Malaysia. Sejumlah WNI berniat kembali bekerja di Malaysia, tetapi pemerintah setempat kini masih menutup ”pintu” bagi kedatangan orang asing, terutama yang ingin bekerja. Pemerintah Malaysia mengizinkan jika ada pekerja migran yang akan beralih bidang, seperti dari pekerja konstruksi menjadi buruh di ladang.

Budi serta Nani dan Amin meminta warga di daerah-daerah yang ingin bekerja di Malaysia untuk menunda dahulu, sebab kebijakan pemerintah negeri jiran itu belum memungkinkan dan terlalu mahal biayanya, termasuk untuk karantina.

Janganlah tergoda untuk datang dan bekerja di Malaysia secara tidak terdokumentasi atau ilegal karena tak akan ada yang bisa melindungi mereka. Bekerja secara ilegal di Malaysia pada gilirannya merugikan buruh dan bisa mengancam keselamatan mereka. []

Penulis TRI AGUNG KRISTANTO

Sumber Kompas Digital Premium