Pers Diharapkan Menjadi Salah Satu Garda Melawan Disinformasi PMI

JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Muktarudin menegaskan peran pers sebagai garda terdepan dalam melindungi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dari banjir disinformasi yang kian masif, terutama di era digital saat ini. Penegasan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026.

Menurut Muktarudin, media massa memiliki posisi strategis sebagai sumber edukasi publik, khususnya dalam menyampaikan informasi ketenagakerjaan global yang akurat dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, yang dinilainya sangat relevan dengan upaya pemerintah melindungi dan menyejahterakan pekerja migran Indonesia.

Pers di Tengah Disrupsi Informasi

Muktarudin menyebut, tantangan terbesar CPMI saat ini bukan lagi soal akses kerja ke luar negeri, melainkan maraknya informasi palsu yang menyesatkan di media sosial. Kondisi ini kerap dimanfaatkan sindikat penipuan hingga jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Di sinilah pers yang sehat berperan penting sebagai filter. Media mampu membedakan peluang kerja luar negeri yang legal dengan jebakan sindikat penipuan daring,” kata Muktarudin.

Karena itu, dia mendorong insan pers terus menggaungkan edukasi prosedur migrasi aman (safe migration) agar masyarakat, khususnya calon pekerja migran, tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal.

Dorong Ekonomi Berdaulat lewat Informasi Sehat

Muktarudin juga menyoroti keterkaitan erat antara informasi yang kredibel dengan penguatan ekonomi nasional. Menurutnya, pemberitaan yang faktual membantu masyarakat memahami jalur kerja resmi di luar negeri, sekaligus menekan praktik TPPO.

“Pers yang kredibel ikut menjaga kedaulatan ekonomi dengan memastikan pekerja migran berangkat secara legal dan terlindungi,” ujarnya.

Dalam konteks ini, dia menilai pers berperan sebagai katalisator ekonomi berdaulat. Salah satunya melalui literasi keuangan, yakni membantu mengedukasi keluarga pekerja migran agar remitansi dikelola menjadi modal produktif, bukan hanya konsumsi sesaat.

Selain itu, transparansi informasi peluang kerja juga dinilai krusial. Media diharapkan aktif menyosialisasikan sektor-sektor pekerjaan formal di luar negeri yang memiliki perlindungan hukum kuat.

Angkat Narasi Positif Pekerja Migran

Lebih lanjut, Muktarudin mengajak insan pers memperkuat narasi positif tentang pekerja migran Indonesia. Kisah sukses para “Pejuang Keluarga” dinilai penting untuk mengikis stigma lama dan menunjukkan bahwa bekerja ke luar negeri, jika melalui prosedur yang benar, bisa menjadi jalan menuju kesejahteraan.

“Cerita-cerita ini penting agar publik melihat pekerja migran sebagai aset bangsa yang berkontribusi nyata bagi ekonomi nasional,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Muktarudin berharap kolaborasi pemerintah dan media semakin solid ke depan. Dia menegaskan, perlindungan pekerja migran bukan semata tugas Kementerian P2MI, melainkan tanggung jawab bersama.

“Dirgahayu Pers Nasional. Mari kita wujudkan migrasi yang aman, bermartabat, dan berdaulat secara ekonomi,” pungkas Muktarudin.  []