PMI Adalah Pejuang Keluarga
3 min read
JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Pekerja Migran Internasional 2025, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menghadiri Forum Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesian Diaspora Network (IDN) Global.
Acara ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Minggu, 21 Desember 2025.
Forum tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja, serta Presiden IDN Global Nathalia Widjaja.
Turut serta perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di berbagai negara, seperti Dubes RI untuk UAE, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Tokyo, KBRI Kairo, KBRI Singapura, KBRI Beijing, KJRI Hong Kong, serta KDEI Taipei. Acara juga melibatkan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di negara penempatan.
Menteri Mukhtarudin mengapresiasi penyelenggaraan forum ini oleh IDN Global, yang merupakan kali pertama dilakukan. Ia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan ekosistem pekerja migran Indonesia yang terintegrasi, berkualitas, dan semakin baik.
“Saya melihat pekerja migran bukan sebagai pahlawan devisa, tapi sebagai pejuang ekonomi keluarga. Makanya dalam setiap Kesempatan, ‘diksi’ yang selalu saya pakai bahwa Pekerja Migran itu pejuang-pejuang ekonomi keluarga,” ujar Muktarudin.
Remitansi, lanjut Mukhtarudin, hanyalah dampak dari perjuangan mereka. Utamanya, Pekerja Migran adalah pejuang yang memperjuangkan kesejahteraan keluarga.
Menteri Muktarudin menekankan bahwa harapan utama Pekerja Migran adalah keluarga mereka, dan negara wajib memfasilitasi melalui regulasi serta fasilitas untuk melindungi anak bangsa yang bekerja di luar negeri.
Selain itu, Mukhtarudin menyoroti pentingnya penguatan diplomasi untuk menangani kasus pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural atau ilegal.
Mukhtarudin menggambarkan masalah umum yang sering terjadi: “Tidak tahu kapan dia berangkat, tahu-tahu ada masalah.” Menurutnya, kasus seperti ini kerap muncul pada pekerja Migran non-prosedural, ilegal, atau tanpa dokumen lengkap, yang membuat pemerintah kesulitan memberikan perlindungan tepat waktu.
Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Muktarudin menekankan perlunya penguatan diplomasi, termasuk melibatkan diaspora Indonesia di luar negeri untuk memberikan informasi dini (sounding) tentang potensi masalah.
“Perlu ada penguatan diplomasi, diaspora bisa juga sounding tentang masalah ini di luar negeri,” pungkas Menteri P2MI Muktarudin.
Suasana Hari Pekerja Migran Internasional ini juga menjadi pengingat akan peran mobilitas manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Presiden IDN Global Nathalia Widjaja menyatakan bahwa IDN Global adalah jaringan yang memfasilitasi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia sebagai bagian penting dari diaspora Indonesia.
“Pekerja migran adalah wajah Indonesia yang berkontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan negara,” kata Nathalia.
Ia menegaskan komitmen IDN Global untuk program pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran serta keluarganya, khususnya anak-anak Pekerja Migran melalui advokasi, pelindungan, dan pemberdayaan secara holistik.
Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyoroti maraknya praktik mafia penempatan pekerja migran ilegal yang masih menjadi masalah serius.
Heni Hamidah dari Kemenlu RI menekankan hak Pekerja Migran atas pelindungan, keadilan, dan rasa aman di mana pun mereka berada. “
“Keringat, pikiran, dan air mata pekerja migran telah memberikan kontribusi signifikan bagi keluarga, masyarakat, dan negara,” ungkapnya.
Namun, Heni mengakui berbagai tantangan yang dihadapi pekerja Migran, seperti masalah ketenagakerjaan, keimigrasian, kerentanan sosial-hukum, dan stigmatisasi negatif.
Kemenlu dan perwakilan RI di luar negeri terus menjalankan mandat pelayanan dan pelindungan, dengan prinsip negara harus hadir saat warganya menghadapi masalah.
Dalam lima tahun terakhir, kasus WNI di luar negeri terus meningkat, mencerminkan kompleksitas migrasi dan komitmen negara untuk melindungi.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, diplomasi Indonesia bersifat antisipatif, progresif, dan visioner, mengedepankan nilai kemanusiaan serta keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercermin dalam Asta Cita. Isu pelindungan Pekerja Migran menjadi prioritas mutlak dalam diplomasi Indonesia.
Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, diaspora, dan masyarakat dalam melindungi serta memberdayakan pekerja migran Indonesia. []
