Tanpa Melalui Pilpres, BP2MI Kukuhkan Eko Sulistyo Menjadi Presiden PMI

JAKARTA – Komisaris PT PLN, Eko Sulistyo mengapresiasi ketegasan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dalam menindak sindikat penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Hal itu disampaikan Eko di hadapan 349 PMI yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan program Government to Government Korea Selatan.

“Dari informasi dan paparan Pak Benny barulah saya tahu PMI sangat berjasa untuk Indonesia. BP2MI hadir menempatkan mereka begitu terhormat. Seperti contoh hari ini. Perubahan besar yang dilakukan Kepala BP2MI, membawa hasil yang baik bagi wajah PMI, ini faktanya,” kata Eko, dalam keterangannya, Selasa (15/11/2022).

Menurutnya, Benny telah membebaskan PMI dari cengkraman kelompok tertentu. BP2MI tidak mau PMI diseret dan menjadi sasaran sindikat non-prosedural. Itu artinya BP2MI sebagai representasi negara bisa hadir di depan PMI, dan hadir setiap saat.

“Kerja semacam ini lah yang dibutuhkan, seperti yang diperintahkan Pak Presiden Jokowi. Pak Benny sudah menjalankan Presiden PMI. Sekarang capres dan cawapres kesulitan mencari kendaraan politik, Pak Benny malah sudah kita kukuhkan, nyatakan sebagai Presiden Pekerja Migran Indonesia,” tegas mantan Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

Di akhir sambutannya, Eko juga merespon penyampaian Benny soal alur pelayanan dan fasilitasi yang dilakukan BP2MI terhadap calon PMI.

Menurutnya negara berkewajiban memberi pekerjaan yang layak bagi warganya. Upaya ini ditekankan Eko, tengah diemban oleh BP2MI.

Dari kampung, mereka diberangkatkan atau bekerja di Negara penempatan, hingga para Pekerja Migran Indonesia itu balik ke Indonesia. Semua terfasilitasi oleh BP2MI. “Ini lah kewajiban negara yang ditunjukkan langsung Pak Benny melalui BP2MI,” tandasnya.

Di kesempatan sama, Benny Rhamdani mengakui masih banyak penempatan PMI ilegal yang dilakukan oleh sindikat. Parahnya lagi, ditegaskan Benny, para mafia tersebut mendapat bantuan dari pejabat yang ikut bermain menyengsarakan PMI.

“Marak terjadinya penempatan ilegal PMI dikarenakan masih adanya oknum pejabat negara yang bermain-main dengan para sindikat. Mereka tidak menegakkan aturan selayaknya. Harusnya hukum bekerja,” sambung Benny.

Untungnya, dijelaskan Wakil Ketua Umum Partai Hanura tersebut, di era Presiden Jokowi sedikit demi sedikit para sindikat PMI ilegal ini ditindak. Dia pastikan tidak lagi PMI yang diperbudak para pengusaha nakal berkedok penyalur tenaga kerja. Tidak boleh kekuatan uang mendikte negara.

“Selama ini yang saya lihat para sindikat merasa hebat dan kuat posisinya karena punya stok anggaran, punya uang. Lalu, sesuka hati mereka mengatur penempatan ilegal PMI. Ini namanya bahaya, fatal. Negara dibuat tidak berdaya. Saya katakan tidak boleh lagi praktek jahat itu dibiarkan,” tutur Benny.

Bagi Benny, negara sebesar Indonesia tidak mungkin bertekuk lutut di bawah kendali sindikat. Sehingga penegakan hukum yang adil dan tegas menjadi solusi ampuh dalam menghentikan badai sindikasi yang terus marak di tanah air.

“Saya katakan negara tidak boleh kalah. Posisi BP2MI jelas melawan praktek culas dan kotor tersebut. Dari operasi sindikat, mafia, calo, dan bandar yang menabrak aturan di negara ini, menyeret wibawa negara,” tegas dia. []