Terseok Selama Pandemi, Begini Upaya Kemnaker Pulihkan Sektor Tenaga Kerja RI

JAKARTA – Pandemi Covid-19 telah menghadirkan banyak pengaruh bagi sektor ketenagakerjaan. Jumlah pengangguran bertambah signifikan yang membuat daya beli ikut menurun. Hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tidak mudah bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyadari bahwa persoalan di sektor ini tidak mudah. Apalagi ditambah banyak isu miring seperti kedatangan tenaga kerja asing (TKA) di momen pandemi Covid-19.

Manukil Siaran CNBC Indonesia Economic Update pada, Kamis (22/07/2021), Ida menjawab berbagai tantangan dan program yang sudah dijalankan saat ini, utamanya memitigasi dampak pandemi yang makin luas.

Berikut petikan wawancaranya:

Seperti apa dampak pengangguran akibat pandemi Covid-19?

Pengangguran terbuka kita Februari 2020 kurang dari 5%, tepatnya 4,94%. Namun karena pandemi Covid-19 yang datang tanpa kita undang, tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 melonjak jadi 7,07%. Dengan segala cara pemerintah memitigasi dampak pandemi pada sektor ketenagakerjaan. Kita bisa melihat pengangguran kita pada Februari 2021 berkurang menjadi 6,26%.

Contoh lain pekerja pada sektor formal pada Februari 2020 mencapai 43,36%. Cukup bagus. Tapi drop jadi 39,53%. Kemudian dengan segala upaya Februari 2020 sudah agak dekat on the track jadi sekitar 40%.

Lebih lanjut profil yang bekerja pada Februari 2021 jika lihat tingkat pendidikan didominasi pekerja lulusan SMP ke bawah, yaitu 55,9%. Pekerja dari lulusan universitas, SMK, SMA, mencapai 22,5%. Ini profil ketenagakerjaan kita.

Memang agak berat dengan pandemi, yang sudah kita lakukan 5 tahun ke belakang sudah bisa kita lihat hasilnya. Tapi karena pandemi yang luar biasa dampaknya bagi ketenagakerjaan kita.

Bagaimana cara menekan pengangguran dan mismatch antara kebutuhan dunia kerja. Apa yang bisa disiapkan?

Yang bisa kita lakukan peningkatan mutu angkatan kerja, diukur pendidikan dan pelatihan vokasi. Tanpa diikuti perbaikan distribusi antara jumlah angkatan kerja menurut pendidikannya dengan distribusi tingkat pendidikan yang dibutuhkan menurut jenis pekerjaan akan menimbulkan masalah ketidaksesuaian adanya mismatch antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.

Dalam literatur, kita mengenalnya over education. Mismatch ini yang menjadi penyebab pengangguran kita. Sekarang pemerintah buat grand design pelatihan vokasi di mana Kemnaker jadi pihak utama.

Program pendidikan dan vokasi ini bertujuan mengatasi persoalan mismatch tadi, dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha dan industri dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang under qualified di pasar kerja. Ini pekerjaan kita sekarang ini.

Bisa dijelaskan strategi terkait investasi agar bisa menyerap tenaga kerja, sudah sampai mana?

Pemerintah ingin pastikan investasi bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal. Karena kita punya PR pengangguran bertambah akibat pandemi. Jadi, investasi yang akan masuk baik investasi luar dan dalam kita harus pastikan menyerap tenaga kerja maksimal.

Pemerintah sudah melakukan kajian dengan kolaborasi pemda dalam perizinan investasi yang ada di daerah, sehingga investasi yang akan kita lakukan sesuai kebutuhan dan keunggulan karakteristik masing-masing daerah. Sehingga bisa kontribusi maksimal bagi pembangunan termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah juga menjalankan kolaborasi lintas sektoral dalam pengembangan investasi, yaitu dalam Proyek Strategi Nasional (PSN yang melibatkan kementerian dan lembaga. Misal program pengembangan daerah pariwisata super prioritas, kami intervensi melalui BLK-BLK terlibat dalam kualitas SDM. Harapannya dengan kolaborasi bisa menguntungkan semua pihak, investasi bisa berjalan, perekonomian akan maju dengan didukung SDM yang berkualitas.

Bagaimana upaya pemerintah memulihkan serapan tenaga kerja?

Sudah sejak tahun lalu kami sudah melakukan berbagai upaya salah satunya melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Kemenaker menjadi salah satu pelaksana di program PEN tersebut.

Ada empat program yang sudah dilaksanakan dan ini menyentuh langsung sektor tenaga kerja, antara lain BSU (Bantuan Subsidi Upah) 2020 diberikan kepada 12,2 juta orang, Kartu Prakerja 5,5 juta orang, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang mencapai 12 juta orang, dan berbagai program padat karya yang ada di kementerian/lembaga yang menyasar 2,6 juta orang.

Tahun lalu, kita juga banyak meluncurkan program penanganan dampak Covid-19, salah satunya pelatihan vokasi dengan blended training, untuk 121 ribu orang, peningkatan produktivitas bagi 11 ribu tenaga kerja dan kami terus melakukan sertifikasi kompetensi yang tahun lalu bisa diberikan kepada 750 ribu orang. Ada juga program jaring pengaman sosial berisi pemberian peluasan kesempatan kerja seperti wirausaha, padat karya, inkubasi bisnis yang bisa menyasar 322 ribu orang.

Kami juga melakukan kerja sama penempatan tenaga kerja, walau kondisinya banyak negara yang nggak membuka, tapi ada beberapa negara buka pekerja migran kita bekerja, kami bisa tempatkan dalam dan luar negeri, 948 ribu tenaga kerja. Dalam kondisi pandemi pun kita bisa tempatkan tenaga kerja kita baik di dalam maupun luar negeri.

Jika ditotal seluruh upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ketenagakerjaan bisa mencapai 34,6 juta orang. Ini melebihi jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 yang menurut survei BPS (Badan Pusat Statistik) 29,12 juta orang. Pemerintah sudah melakukan mitigasi yang menyasar 34,6 juta orang, sementara yang terdampak 29,12 juta orang.

Pemerintah akan terus melakukan upaya pemulihan yang terus menyasar sektor ketenagakerjaan. Pemerintah akan memberikan subsidi upah bagi tenaga kerja nonkritikal di PPKM level 4. Kami terus melakukan program kewirausahaan, kami juga melakukan pelatihan vokasi di BLK-BLK melalui blended training.

Yang kami lakukan di 2020 yang cukup signifikan pengaruhnya akan dilanjutkan di 2021 ini. Dengan segala upaya dari beragam stakeholder ada keterlibatan pengusaha kementerian lain kita keroyok bersama pekerjaan berat ini. Insya Allah bisa kembali dalam situasi yang menuju normal.

Bagaimana dengan vaksinasi Covid-19 tenaga kerja?

Berdasarkan data yang kami kumpulkan, ada 6.795.753 orang pekerja yang sudah divaksin. Kami terus genjot ini, dari presentase, pekerja kita yang sudah divaksin mencapai 7%. Ini tersebar di seluruh provinsi, baik program vaksinasi yang dilakukan pemerintah maupun kita sedang mendorong agar program vaksinasi gotong royong kerja sama Kemenkes dan Kadin.

Berapa jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia saat ini ?

Berdasar data kami, jumlah TKA yang izinnya masih berlaku sampai 2021 ada 94.983 orang. Ini sebenarnya angka per tahun ada penurunan dibanding tahun sebelumnya, ini mereka berada di sektor industri, jasa, pertanian dan maritim.

Kalau lihat lebih jauh lagi, jabatan mereka ada di konsultan, direksi, komisaris, manajer, dan profesional. Jabatan-jabatan itu yang dimungkinkan diisi TKA sesuai peraturan pemerintah.

Bagaimana strategi agar tercipta persaingan suasana sehat?

Prinsip dan semangat penggunaan TKA yang utama membawa kebermanfaatan yang luas bagi tenaga kerja Indonesia. Pemerintah menjamin TKA tidak ambil peluang kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia. Kami dari pemerintah memastikan TKA tidak mengambil peluang tenaga kerja Indonesia. Justru keberadaan TKA untuk perluasan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia.

Dan di aturan pemerintah, ada persyaratan dalam penggunaan TKA, syaratnya alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke tenaga kerja Indonesia dan kewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping. Harus ada transfer of knowledge.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kemenaker meningkatkan fungsi BLK baik kuantitas dan kualitas sehingga lulusan BLK dipastikan bisa mengisi jabatan yang dibutuhkan di perusahaan multinasional.

Sekarang yang belum kualifikasi masih ada yang menggunakan TKA. Tapi di sisi lain kita perlu menyiapkan BLK-BLK. Kita harus siapkan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan perusahaan multinasional. Ini pekerjaan kita saat ini. []

Sumber CNBC TV