Bukan Dengan Pendidikan Gratis, Jurus Pemerintah Tingkatkan Perekonomian Desa dengan Memastikan PMI Terlindungi
2 min read
JAKARTA – Pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dengan mentransformasi potensi lokal melalui penguatan modal sosial dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PMK Leontinus Alpha Edison menegaskan bahwa kekuatan utama pembangunan terletak pada sinergi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif masyarakat.
Dia menilai pendekatan yang murni bersifat top-down sering kali mengabaikan dinamika lokal yang sebenarnya menjadi motor penggerak ekonomi.
”Kita berupaya mentransformasi ketergantungan menjadi kemandirian dengan membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh, di mana setiap local champion atau tokoh penggerak lokal menjadi pilar utamanya,” ujar Leontinus, Jakarta, Jumat (17/04/2026).
Leontinus menyatakan bahwa sebagai penyelenggara negara, pihaknya berperan sebagai pendengar aktif untuk menjaring aspirasi riil dan solusi inovatif langsung dari para pelaku usaha serta pengelola koperasi. Hal ini krusial agar regulasi yang dihasilkan melalui fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) dapat bersifat inklusif dan solutif bagi kebutuhan lapangan.
Ekosistem pemberdayaan ini difokuskan pada empat pilar utama: Inovasi Digital, Literasi Keuangan, Ekosistem Kewirausahaan, dan Pelindungan Pekerja Migran. Di Lampung Timur, pilar-pilar ini diimplementasikan untuk memperkuat sektor UMKM, koperasi, serta sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terintegrasi. Leontinus menekankan bahwa pelindungan PMI harus dimulai dari penguatan modal sosial di tingkat desa.
“Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas di desa menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran kita, memastikan mereka berangkat dengan informasi yang benar dan pulang dengan kesuksesan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan ini melibatkan akademisi, asosiasi pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam lokakarya strategi pembangunan ekosistem yang kolaboratif dan berkelanjutan. []
