Dicabut Carrie Lam, Begini Kontroversi RUU Ekstradisi Penyebab Demonstrasi
HONG KONG – Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam akhirnya secara resmi menarik rancangan Undang-Undang Ekstradisi yang menyebabkan krisis politik berkepanjangan di Hong Kong. Seperti yang dilansir dari South China Morning Post, keputusan ini berarti pemerintah Hong Kong menyetujui satu dari lima tuntutan para pengunjuk rasa yang sudah berlangsung selama 13 pekan lebih. Simak informasinya dalam Program Evening Up 04/08/2019 berikut ini
Pembatalan secara resmi RUU Ekstradisi menjadi salah satu tuntutan pengunjuk rasa. Selain itu, terdapat empat tuntutan lain meliputi kebebasan berpendapat dan pemilu yang demokratis, pencabutan kata “pembuat kerusuhan” yang selalu dilabelkan pemerintah pada pendemo dan pembebasan para aktivis pro-demokrasi yang ditangkap selama ini.
Namun, mengapa RUU ini menjadi sumber masalah? Berikut ini adalah beberapa fakta tentang RUU ekstradisi yang telah dicabut oleh Carrie Lam:
- Undang-undang, yang menaungi sebanyak 7,4 juta penduduk Hong Kong serta warga negara asing dan China di kota itu, akan memungkinkan tersangka kriminal dikirim ke daratan China untuk pertama kalinya, untuk diadili di pengadilan yang dikendalikan oleh Partai Komunis.
- Penentang RUU melihatnya sebagai ancaman terhadap supremasi hukum di bekas jajahan Inggris itu. Karena menempatkan orang-orang pada belas kasihan sistem peradilan China, yang oleh kelompok-kelompok HAM dikatakan akan berujung penyiksaan, pengakuan paksa dan penahanan sewenang-wenang.
- Pemimpin Hong Kong akan memulai dan akhirnya menyetujui ekstradisi setelah permintaan dari yurisdiksi China. Ruang lingkup hakim untuk mempertimbangkan bukti pelaku kejahatan akan terbatas setelah menyerahkannya kepada yurisdiksi lain yang. RUU itu juga akan menghilangkan pengawasan pengaturan ekstradisi oleh Dewan Legislatif kota Hong Kong.
- Jika RUU ekstradisi telah menjadi undang-undang, pengadilan China mungkin akan meminta pengadilan Hong Kong untuk membekukan dan menyita aset yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan di negara itu.
- Pejabat Hong Kong telah menyerukan perlunya RUU ekstradisi, setelah kasus pembunuhan seorang wanita Hong Kong tahun lalu di hari libur di Taiwan. Polisi mengatakan pacarnya mengaku melakukan kejahatan sekembalinya ke Hong Kong. Pihak berwenang Taiwan sangat menentang RUU tersebut, yang menurut mereka dapat membuat warga Taiwan tidak terlindungi di Hong Kong, dan telah berjanji menolak untuk mengambil kembali tersangka pembunuhan jika RUU itu disahkan. []
