Gubernur Khofifah : PMI Jatim Sebaiknya Tidak Mudik Lebaran

SURABAYA – Pemerintah pusat telah menerbitkan larangan mudik pada masa libur Lebaran pada 6–17 Mei mendatang. Kebijakan itu juga berlaku di Jawa Timur (Jatim). Sejumlah persiapan mulai dilakukan jajaran forkopimda.

“Belajar dari pengalaman tahun lalu, saya mohon betul pekerja migran asal Jawa Timur tidak perlu mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada resepsi peringatan Hari Pers Nasional 2021 dan HUT Ke-75 PWI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (08/04/2021).

Khofifah mengatakan, menjelang Idul Fitri 2020, tercatat 8.000 PMI asal Jatim pulang kampung. Saat itu, semua yang baru kembali dari luar negeri wajib menjalani karantina di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dan  gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jatim, sebelum kembali ke daerah asal.

Mereka yang hasil tes cepat nonreaktif  menjalani karantina selama sepekan. Namun, jika reaktif menjalani karantina hingga dua pekan. Ketika pulang ke rumah, mereka juga diantar bus Pemprov Jatim sampai pendopo kabupaten masing-masing.

Kebijakan tersebut juga diberlakukan tahun ini. Para PMI yang dinyatakan sehat boleh pulang. Mereka diantar dengan bus ke daerah masing-masing. ”Karena itu, mereka harus sehat. Tracing dilakukan sejak dia turun dari pesawat,” ujarnya.

Khofifah meminta standar pemeriksaan penumpang yang masuk melalui bandara diperketat. ”Sebab, bandara menjadi garda paling depan dalam menyaring warga yang masuk ke Jawa Timur,” tuturnya.

Mengacu pada saat libur Natal dan tahun baru lalu, para PMI yang mudik wajib menjalani karantina selama 14 hari. Namun, untuk Lebaran nanti, Khofifah belum memastikan kebijakan itu diterapkan atau tidak. ”Yang jelas, PMI mendapat pengawasan dan kondisi kesehatannya dipastikan,” jelasnya.

Sementara itu, persiapan penerapan larangan mudik juga dilakukan Polda Jatim. Kemarin Kapolda Irjen Pol Nico Afinta memantau Pelabuhan ASDP Ketapang yang menjadi pintu masuk pemudik dari Bali menuju Jawa. Nico sempat memeriksa beberapa fasilitas di pelabuhan seperti pos CCTV milik Polresta Banyuwangi.

”Kami ingin melihat langsung seberapa jauh kesiapan larangan mudik di titik penyekatan sesuai dengan imbauan pemerintah,” ungkap polisi dengan dua bintang di pundak tersebut. []