Hampir Sepuluh Ribu Perempuan di Malang Berangkat Menjadi Pekerja Migran, Bagaimana Arah Kebijakan Pengelolaan Ketenagakerjaan Selama Ini ?

JAKARTA – Ribuan perempuan Kabupaten Malang terus berangkat ke luar negeri setiap tahun untuk menjadi pekerja migran. Padahal pembangunan desa terus berjalan, anggaran pemberdayaan masyarakat terus digelontorkan, dan program penciptaan lapangan kerja terus digaungkan. Fakta bahwa perempuan masih mendominasi migrasi tenaga kerja memunculkan paradoks besar: mengapa kesempatan hidup yang layak masih lebih mudah ditemukan di negeri orang daripada di kampung sendiri?

Fenomena inilah yang dibedah dalam Seminar Pekan Riset FISIP UNIRA Malang. Melalui forum akademik tersebut, para peneliti dan praktisi mencoba mengurai akar persoalan di balik tingginya angka pekerja migran perempuan yang hingga kini masih menjadi tulang punggung ekonomi banyak keluarga di Kabupaten Malang.

“Fenomena pekerja migran perempuan sebagai sebuah paradoks pembangunan, yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di Indonesia,” ungkap Dekan FISIP UNIRA Malang, Husnul Hakim Sy., M.H Senin 08/06/2026.

Menurut Husnul, ketika berbicara tentang perempuan pekerja migran, sesungguhnya masyarakat sedang membicarakan sebuah perjalanan yang penuh ironi.

“Di satu sisi negara mengakui kontribusi besar pekerja migran terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Namun di sisi lain, tidak sedikit perempuan yang harus meninggalkan keluarga, anak, bahkan masa-masa penting dalam kehidupannya karena keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia di daerah asalnya,” ujarnya.

Ia menilai fenomena tersebut sangat nyata terjadi di Kabupaten Malang. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, jumlah pekerja migran perempuan selalu mendominasi dibandingkan laki-laki.

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 10.289 pekerja migran asal Kabupaten Malang, terdiri dari 9.339 perempuan dan hanya 950 laki-laki. Tahun 2025 jumlahnya mencapai 8.325 orang, dengan 7.435 perempuan dan 890 laki-laki. Sementara hingga 5 Juni 2026, tercatat 1.929 pekerja migran, dimana 1.553 merupakan perempuan dan hanya 376 laki-laki.

Menurut Husnul Hakim, angka tersebut menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja perempuan bukan lagi fenomena biasa, melainkan telah menjadi strategi utama banyak keluarga desa dalam mempertahankan kehidupan ekonomi.

“Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi aktor utama migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Malang. Pertanyaannya sederhana tetapi sangat mendasar. Mengapa pembangunan desa terus berjalan, tetapi perempuan desa masih harus pergi ribuan kilometer ke luar negeri untuk mencari penghidupan yang layak?” katanya.

Ia menjelaskan bahwa banyak perempuan pekerja migran berasal dari desa-desa yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi cukup besar. Namun berbagai persoalan struktural seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya akses pelatihan keterampilan, serta ketimpangan pembangunan masih menjadi faktor pendorong migrasi.

“Inilah paradoks kebijakan ketenagakerjaan kita. Ketika pembangunan desa terus digaungkan dan program pemberdayaan ekonomi terus diperkenalkan, mengapa migrasi tenaga kerja perempuan masih menjadi pilihan utama banyak keluarga? Apakah ini tanda keberhasilan mobilitas ekonomi, atau justru sinyal bahwa ada persoalan yang belum selesai dalam tata kelola ketenagakerjaan nasional?” lanjutnya.

Menurutnya, pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui asumsi atau persepsi semata. Diperlukan riset yang kuat untuk memahami realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kampus memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menghadirkan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang mampu membantu negara memahami realitas yang terjadi di masyarakat. Karena di balik angka statistik migrasi, ada kisah perjuangan perempuan-perempuan tangguh yang menjadi penopang ekonomi keluarga sekaligus bagian penting dari pembangunan bangsa,” tegas Husnul.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa FISIP UNIRA Malang berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya penelitian yang tidak hanya berhenti pada publikasi akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian berbagai persoalan publik.

“Kampus harus menjadi ruang dialog antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pengalaman hidup masyarakat. Tema yang kita diskusikan hari ini bukan sekadar tentang pekerja migran. Ini berbicara tentang keadilan sosial, kesetaraan gender, pembangunan desa, perlindungan pekerja, dan masa depan kebijakan publik Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor UNIRA Malang, KH. Imron Rosyadi Hamid, M.Si., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan seminar yang mengangkat persoalan aktual dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, isu pekerja migran perempuan merupakan salah satu tantangan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari kalangan akademisi, pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama.

“Tema ini merupakan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Sebagai kelompok intelektual, kampus harus hadir melalui riset, analisis, rekomendasi, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan publik. Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi bagian dari proses perubahan sosial,” ujarnya.

Rektor juga menegaskan komitmen UNIRA Malang untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

“Kami akan terus memperkuat kapasitas riset dosen dan mahasiswa agar mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan publik,” tegasnya.

Melalui Seminar Pekan Riset ini, FISIP UNIRA Malang berharap dapat menghasilkan berbagai gagasan dan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan desa, memperkuat perlindungan pekerja migran, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal yang mampu menciptakan kesempatan kerja yang layak di daerah asal.

Seminar ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen FISIP UNIRA Malang dalam mengembangkan tradisi akademik yang kritis, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. []

Sumber Berita Lima