Lakulan Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran, Begini yang DIlakukan Bupati Banyuwangi

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani memaparkan sejumlah program daerah terkait perlindungan serta pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarganya di masa pandemi Covid-19 di hadapan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Pusat Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah.

Forum diskusi virtual itu digelar oleh salah satu media nasional, belum lama ini. Acara ini adalah rangkaian dari diskusi 50 tokoh perempuan Indonesia yang dinilai berpengaruh dalam menghadapi pandemi.

Ketiga tokoh perempuan tersebut berdiskusi peran masing-masing terkait perlindungan-pemberdayaan PMI serta keluarganya.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Retno menjelaskan berbagai upaya menjalankan politik diplomasi di masa pandemi. Mulai lobi ke berbagai pihak untuk mendatangkan vaksin Covid-19 hingga evakuasi 243 WNI di Wuhan, China, pada awal Februari 2020.

Sementara Ipuk, dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, memaparkan, Pemkab Banyuwangi terus berupaya memberikan dukungan untuk perlindungan serta pemberdayaan PMI dan keluarganya.

“Kami juga baru saja berdiskusi dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI) dan koordinator BP2MI Banyuwangi terkait upaya-upaya perlindungan apa yang bisa dikolaborasikan, terutama untuk mencegah pekerja ilegal,” kata Ipuk.

Ipuk lalu memaparkan dukungan program perlindungan bagi pekerja di luar negeri, misalnya pada tahun lalu, Pemkab Banyuwangi mengirim puluhan ribu masker untuk pekerja migran di Hongkong saat masker langka di sana.

Sementara untuk pemberdayaan keluarga PMI di Banyuwangi maupun purna migran, pemkab telah menjalankan sejumlah skema. Dari sisi ekonomi, disiapkan program bantuan untuk meningkatkan usaha mereka. Ada bantuan alat usaha produktif, program Warung Naik Kelas, maupun memfasilitasi sertifikasi usaha bagi UMKM milik keluarga dan purna migran.

“Bantuan tersebut untuk memperkuat bantalan ekonomi para keluarga dan eks pekerja migran. Harapan kami, pekerja migran di luar negeri yang terdampak pandemi secara ekonomi bisa agak anteng memikirkan keluarganya yang di Banyuwangi,” ujarnya.

Ipuk juga membeberkan Gerakan Hari Belanja ke Pasar dan UMKM yang telah digelar sejak April 2021. Pada Mei 2021, sasaran UMKM akan difokuskan pada kelompok usaha milik purna migran dan keluarga pekerja migran.

“Kita gerakkan orang untuk menyerbu UMKM-UMKM milik purna migran dan keluarga pekerja migran,” jelas Ipuk yang baru dilantik pada 26 Februari tersebut.

Selain itu, lanjut dia, dari sisi pendidikan, akan dilakukan pendampingan kepada anak dari pekerja migran. “Nama programnya Melati, Mengajar dan Melatih dengan Hati. Sekarang sedang difinalisasi dinas terkait. Ini kebijakan afirmasi untuk pendampingan pendidikan anak dari pekerja migran,” ujar bupati perempuan tersebut.

Ipuk juga memaparkan adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran di Mal Pelayanan Publik. LTSA ini akan mengurangi mata rantai pengurusan birokrasi, mempermudah proses migrasi. Baik negara maupun calon buruh migran bisa saling langsung kroscek dokumen yang dibutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk berterima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai kelompok masyarakat sipil yang terus mendorong perlindungan-pemberdayaan keluarga besar pekerja migran.

“Ibu Menlu, terima kasih atas dukungannya. Juga untuk Migrant Care yang banyak mendampingi pekerja migran asal Banyuwangi,” ujarnya. []

Sumber Merdeka