Lebih Dari 2.200 PDP COVID-19 di Indonesia Telah Meninggal Dunia

JAKARTA – Tabulasi angka kasus COVID-19 di Indonesia sampai saat ini terus menunjukkan perubahan ke arah semakin banyak setiap harinya. Lebih dari 2.200 orang Indonesia meninggal dengan gejala COVID-19, namun mereka tidak dicatat sebagai korban penyakit akibat virus corona, demikian hasil studi yang dilakukan di 16 provinsi.

Mengutip ABC News, Tiga pakar medis mengatakan angka tersebut menandakan jumlah korban jiwa di Indonesia akibat virus corona kemungkinan akan jauh lebih banyak daripada angka resmi saat ini, yang telah mencapai lebih dari 780 orang.

Jumlah tes virus corona di Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia, karenanya banyak pakar penyakit menular mengatakan sulit untuk mendapat angka penularan yang akurat.

Data dari 16 provinsi menunjukkan ada 2.212 kematian pasien dalam pengawasan (PDP) dengan gejala akut penyakit COVID-19.

Data didapatkan setiap harinya, atau setiap pekan, dari rumah sakit, klinik, dan pejabat yang mengawasi pemakaman.

Kantor berita Reuters kemudian mengolahnya dengan memeriksa situs resmi pemerintahan, berbicara dengan pejabat, dan meninjau laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Angka kematian sebanyak 2.212 ini adalah tambahan dari angka kematian lebih dari 690 orang yang sudah dinyatakan positif tertular virus corona di 16 provinsi dan secara resmi dicatat sebagai korban meninggal akibat pandemi virus corona.

Anggota tim pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, tidak membantah temuan Reuters.

Tapi ia menolak mengomentari angka kematian akibat virus corona di kalangan warga dengan status PDP.

Dia mengatakan banyak dari 19.897 orang PDP belum diuji, karena antrean panjang spesimen yang menunggu diproses di laboratorium yang saat ini kekurangan staf.

Beberapa orang telah meninggal sebelum sampel mereka dianalisis, katanya.

“Jika ada ratusan sampai ribuan sampel yang perlu diuji, mana yang akan mereka prioritaskan? Mereka akan memberikan prioritas kepada orang-orang yang masih hidup,” kata Wiku dikutip dari Reuters.

Sementara itu pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan mereka yang meninggal memiliki gejala seperti penyakit COVID-19 dan tak ada penyebab lain kematian.

“Saya yakin sebagian besar kematian PDP disebabkan oleh COVID-19,” ujar Pandu.

ABC Indonesia pernah memuat laporan di balik angka kematian Indonesia saat pandemi virus corona.

Di bulan Maret lalu diketahui jumlah pemakaman di DKI Jakarta naik, seperti yang diakui Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

Data statistik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang membawahi pemakaman, mencatat ada 4.400 penguburan terjadi pada bulan Maret 2020.

Dari lebih dari 630 kematian, mereka tidak bisa memastikan jika seluruhnya adalah jenazah pasien yang tertular virus corona.

“Semua jenazah kami makamkan sesuai prosedur untuk COVID-19, yaitu menggunakan kantong dan dimasukkan ke dalam peti,” jelas Suzi Marsitawati, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

“Namun kami tidak berhak menyatakan bahwa jenazah itu positif COVID-19 atau tidak, karena tugas kami hanya memakamkan,” ujarnya awal April lalu.

Sejumlah ilmuwan Indonesia memproyeksikan angka kasus virus corona untuk bisa mengantisipasi situasi ke depan.

Hingga Rabu (29/04/2020), tercatat ada lebih dari 9.771 kasus virus corona di Indonesia, dengan 210 tes yang sudah dilakukan per sejuta orang.

Sementara tes di Vietnam mencapai 10 kali lipat lebih tinggi dan Australia sudah melakukan 100 kali lebih banyak.

“Tingkat infeksi dan kematian yang sebenarnya lebih tinggi daripada data yang dilaporkan secara resmi karena tes kami masih sangat rendah dibandingkan dengan populasi,” kata Dr Iwan Ariawan, pakar epidemiologi lainnya dari Universitas Indonesia.

Daeng Faqih, ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mendesak pemerintah untuk mengungkap jumlah PDP yang meninggal tetapi tidak dites virus corona.

Akhir pekan kemarin, kantor perwakilan WHO di Indonesia mengatakan kematian PDP tetap harus diungkapkan, meski pemerintah mengaku tidak pernah tahu jika angkanya harus dipublikasikan. []