Mendorong Pekerja Migran Agar Menjadikan Uang Kiriman Menjadi Modal Usaha di Kampung Halaman
2 min read
JAKARTA – Sebanyak 21.182 pekerja migran Indonesia (PMI) diberangkatkan dari Kabupaten Indramayu sepanjang 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mendorong pengelolaan penghasilan PMI agar tidak hanya menopang kebutuhan keluarga, tetapi juga menjadi modal usaha dan sumber pendapatan berkelanjutan setelah mereka kembali ke daerah asal.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan perluasan peluang kerja bagi PMI perlu diiringi dengan peningkatan literasi dan akses keuangan. Dengan pemahaman tersebut, pekerja migran diharapkan mampu merencanakan penggunaan penghasilan, memilih layanan keuangan formal, serta mempersiapkan kondisi ekonomi setelah masa kerja di luar negeri berakhir.
“Perluasan peluang kerja bagi PMI perlu diiringi dengan kesiapan dalam mengelola penghasilan dan merencanakan masa depan keuangan,” ujar Agus, Jumat (16/10/2026).
Agus menyebutkan pihaknya mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas pemahaman PMI mengenai layanan keuangan formal, termasuk alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan.
Langkah ini diharapkan membantu PMI memanfaatkan penghasilan secara bijak sekaligus mengurangi risiko keuangan. Menurutnya, pengelolaan penghasilan menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan masa depan PMI dan keluarganya.
“Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendapatan selama bekerja di luar negeri dapat direncanakan untuk mendukung kegiatan produktif ketika pekerja kembali ke kampung halaman,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, jumlah PMI yang diberangkatkan sepanjang 2025 mencapai 21.182 orang. Pada tahun yang sama, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indramayu tercatat sebesar 6,47%, sedangkan persentase penduduk miskin mencapai 11,02%.
Data tersebut menunjukkan konteks ketenagakerjaan dan kondisi sosial ekonomi daerah yang menjadi latar penting dalam pembahasan pengelolaan penghasilan PMI. Namun, angka penempatan PMI, pengangguran, dan kemiskinan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan sebab-akibat di antara ketiganya.
Di tingkat nasional, pemerintah juga mendorong program SMK Go Global yang menargetkan penyiapan 500.000 calon PMI terampil hingga 2029. Target tersebut terdiri atas 300.000 lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 200.000 peserta dari masyarakat umum.
Pemerintah turut memperkuat kerja sama penempatan dan pelindungan PMI dengan sejumlah negara, antara lain Portugal, Malaysia, dan Jepang, untuk mendukung perluasan peluang kerja internasional. []
