Menunggu Saat Jokowi Memimpin Pasukan di Natuna Usir Kapal China

ApakabarOnline.com – Mungkin Anda belum lupa kolase foto diatas,  Presiden Jokowi, dengan jaket bomber, berdiri di samping peluncur-roket di geladak kapal KRI Imam Bonjol 383 yang sedang berpatroli di perairan Natuna.

Foto yang direkam pada 23 Juni 2016 ini seperti menyiratkan banyak hal. Beberapa hari sebelumnya, KRI Imam Bonjol mengejar, bahkan sampai memberi “tembakan peringatan”, pada sejumlah kapal asing yang mencuri ikan di perairan RI.

Tembakan peringatan ini diprotes keras oleh pemerintah Tiongkok, karena didaku telah melukai para nelayan China. Ketika KRI Imam Bonjol akhirnya menangkap salah satu kapal pencuri ikan dan menggiringnya ke Pangkalan TNI-AL di Ranai, Beijing tak mau tinggal diam. Mereka mengirim satu kapal coastal guard untuk mengawal penggiringan itu.

Di masa ketika ketegangan antara China-Indonesia memuncak, Jokowi mendarat ke KRI Imam Bonjol 383 dan menggelar Rapat Kabinet di kapal patroli bekas Jerman Timur ini.

Tak ada tawar menawar

Ketegangan tiga tahun lalu itu, seperti berulang hari-hari ini. Menyusul drama penyusupan kapal penjaga pantai China ke perairan kita, Senin (6/1/2020) malam kemarin Tim Advance Kepresidenan telah mengunjungi Natuna. Mereka bertemu Bupati Natuna dan menyiapkan kunjungan Presiden Jokowi. Beberapa hotel di Ranai, Natuna, dikabarkan sudah penuh di pesan untuk tamu VIP sejak semalam.

Siang hari sebelumnya, pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara Jakarta, Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar soal kedaulatan. “Saya kira statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi.

Jokowi tak menyatakan dengan rinci statement apa atau siapa yang dimaksud. Namun sepertinya ini semua merujuk pada pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, akhir pekan lalu soal pelanggaran kapal-kapal Tiongkok (China) yang telah memasuki wilayah ZEE Indonesia — yang telah ditetapkan oleh hukum internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)

Sebagai salah satu partisipan dari UNCLOS 1982, Tiongkok berkewajiban menghormati kesepakatan UNCLOS 1982. “Indonesia tak akan pernah mengakui nine dash line atau klaim sepihak Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” kata Menlu Retno, usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Sore harinya, Retno mengulangi lagi pernyataannya. Sebelumnya, memang terkesan terdapat perbedaan sikap antara Bu Menlu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam menanggapi isu tersebut.

Sementara itu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I TNI, Laksamana Madya TNI Yudo Margono, menegaskan tidak akan ada perang di Natuna karena masuknya kapal penjaga pantai China di wilayah ZEE Indonesia. “Tidak akan perang, itu terlalu dibesar-besarkan,” kata Yudo, di Natuna, Sabtu (4/1/2020).

Potensi perang dunia ketiga

Wacana perang di Laut Selatan, sebenarnya pertama tercetus oleh Kepala Pertahanan Angkatan Laut Cina, Laksamana Wu Shengli pada Juli 2016. Rivalitas China dengan Amerika Serikat di wilayah itu meruncing setelah Mahkamah Arbitrase memenangkan gugatan Filipina. Tahun itu wacana perang dunia ketiga bahkan terlihat di depan mata.

Kondisi yang memanas tersebut mulai terjadi sejak China mengklaim sejumlah besar wilayah di kawasan Laut China Selatan. Di kawasan seluas 2,3 juta kilometer persegi tersebut negeri tirai bambu itu sudah membangun pulau-pulau buatan sejak beberapa tahun sebelumnya.

Wilayah yang diakui China meliputi rangkaian kepulauan Spratly, Scarborough Shoals, dan Paracel. Rangkaian kepulauan tersebut merupakan jalur perdagangan utama dunia dengan total kargo yang lewat senilai AS$5,3 triliun per tahun atau hampir lima kali PDB Indonesia.

Penguasaan wilayah yang berlimpah dengan ikan dan subur kandungan alam terutama gas itu juga gencar dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa bagian wilayah di Laut China Selatan menjadi pangkalan militer dan pertahanan udara Amerika Serikat.

Total jendral terdapat 12 pangkalan militer AS mengepung wilayah itu. Militer AS mampu menyerbu wilayah itu dengan cepat karena pangkalannya tak jauh dari sana. Pada Juni 2016 Angkatan Laut AS mengirimkan dua kelompok besar tempur kapal induk USS John C. Stennis dan USS Ronald Reagan, dengan alasan hanya akan menegakkan kebebasan navigasi.

Mengantisipasi perang, China serius mempersiapkan kekuatan militer. Alokasi dana sebesar 10 persen dari APBN dianggarkan untuk pengembangan sektor militer tiap tahunnya, terutama dalam angkatan laut.

Dua tahun sebelumnya, pada 2014, AS menggeser kekuatan militernya ke kawasan Asia Tenggara. Pangkalan militer AS terdekat wilayah itu mengambang di dekat Singapura dan Australia. Sebanyak 2.000 pesawat jet tempur AS siap lepas landas jika konflik di Laut China Selatan berubah menjadi perang.

Kekuatan non-blok

Di antara dua raksasa yang hendak berkelahi itu, bagaimana posisi Indonesia? Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara, bisa juga menjadi pemain penting dalam politik kawasan ini. Negara-negara ASEAN dapat terpecah ke dalam kubu yang memihak AS atau China. Apabila hal ini terjadi, ASEAN akan kembali terpolarisasi, hingga berujung pada marjinalisasi peran ASEAN sebagai salah satu pilar arsitektur keamanan Asia Timur.

Dalam artikelnya Rivalitas AS, China dan Kita (Kompas 21 Desember 2011), Direktur eksekutif CSIS Rizal Sukma mengatakan Indonesia tak akan dan tak boleh tunduk kepada Pax-Americana ataupun Pax-Sinica.

“Perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara ini mempunyai potensi mempolarisasi hubungan antar negara ASEAN. Apabila ini terjadi, maka posisi ASEAN kemungkinkan akan termarjinalisasi. Jika ASEAN terpolarisasi dan terpinggirkan, akan sulit bagi ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya dalam menjaga tata kelola hubungan antarnegara di kawasan,” kata Rizal.

Indonesia sebetulnya memiliki daya tawar buat menangani konflik Laut China Selatan. Apalagi sejak era Soekarno, Indonesia memang memilih untuk non-blok. Keputusan pengadilan arbitrase internasional pada 12 Juli 2016, yang menolak klaim China atas Laut China Selatan dalam nine-dash line, merupakan keuntungan besar bagi Indonesia.

Sejak Juli 2016 itu, Indonesia memang lebih percaya diri dalam melakukan penegakan hukum atas kapal-kapal nelayan berbendera China yang mengambil ikan di ZEE Indonesia. Keputusan pengadilan arbitrase sesuai dengan posisi Indonesia.

Sejak bulan itu hingga bertahun kemudian, kapal-kapal nelayan China tak pernah tepergok mencuri ikan di perairan Natuna. Hingga pekan-pekan lalu, setelah lebih 3 tahun, sebanyak 23 kapal nelayan China dikawal tiga kapal penjaga pantai RRC kembali menerobos Natuna.

Apa yang terjadi sebenarnya? Menhan Prabowo baru saja mengunjungi China pertengahan Desember 2019 lalu. Pak Menteri Bowo mengunjungi State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND) yang membawahi semua industri strategis dan pertahanan di negeri tirai bambu itu, dan disambut dengan upacara kemiliteran.

Mungkin, kita harus menunggu pernyataan Presiden Jokowi di Natuna, tidak lama lagi. [Didit Sidarta – Lokadata]